Penghargaan Terhadap Menkeu Untungkan Asing

Pakar ekonomi Hendri Saparini tak sulit memahami penghargaan dunia terhadap Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, kebijakan Menkeu memang sangat menguntungkan asing.

Hidayatullah.com--Penghargaan dunia internasional, khususnya komunitas bisnis, terhadap Menkeu Sri Mulyani tak sulit dipahami. Komunitas internasional memberikan penghargaan (award) karena kebijakan Menkeu selama ini menguntungkan asing, terutama investor di sektor keuangan.

"Dibanding prestasi Menkeu China, kinerja Sri Mulyani dalam mendongkrak perekonomian relatif jauh tertinggal. Tapi, karena tidak menguntungkan pihak asing, maka prestasi gemilang Menkeu China tak mendapat ganjaran komunitas internasional. Jadi, ukurannya, kebijakan yang dibuat benar-benar menguntungkan pihak asing," kata Managing Econit Advisory Group Hendri Saparini saat dihubungi di Jakarta, kemarin, terkait kabar yang menyebutkan bahwa majalah Asiamoney--majalah keuangan yang berbasis di Hong Kong-- dalam waktu dekat menganugerahkan penghargaan kepada Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Hendri Saparini, di sektor keuangan kebijakan Menkeu Sri Mulyani selama ini sangat menguntungkan investor asing. Ini tercermin dari besaran bunga obligasi atau surat utang negara yang berkisar 13-18 persen. "Negara-negara yang ekonominya lebih maju dari Indonesia saja menerbitkan surat utang kepada dunia internasional dengan bunga tertinggi 1 persen. Jika Indonesia berani bayar 13-18 persen, apa itu bukan fantastis," ujarnya.

Hendri mengingatkan, dibanding China atau India, pertumbuhan perekonomian Indonesia relatif jauh tertinggal. Namun, pertumbuhan ekonomi China maupun India lebih didorong kompetisi sektor riil, bukan hot money seperti Indonesia, lewat high cost debet obligasi bersuku bunga tinggi.

Karena itu, menurut Hendri, kinerja Menkeu India dan China tidak dilirik dunia internasional untuk diganjar penghargaan. "Ya, karena berbeda dengan Menkeu kita, kebijakan Menkeu India dan China tidak membuat investor bisa meraup keuntungan besar," katanya.

Karena itu pula, Hendri menambahkan, penghargaan komunitas internasional terhadap Menkeu Sri Mulyani sulit dikatakan prestisius.

Bahkan penghargaan itu tak layak dibanggakan. Justru karena dari sudut kepentingan nasional, kebijakan Menkeu mengerek bunga obligasi tinggi-tinggi jelas merugikan keuangan negara.

Sebelum ini, sejumlah penghargaan tingkat internasional sudah pula dianugerahkan kepada Menkeu Sri Mulyani. Pada 2006, misalnya, Majalah Emerging Market menganugerahkan penghargaan Finance Minister of the Year 2006 atas keberhasilannya mengelola ekonomi nasional tumbuh sebagai emerging market. Masih pada tahun itu juga, gelar yang persis sama juga diberikan oleh Majalah Euromoney.

Dua tahun kemudian, Euromoney kembali menganugerahi Menkeu Sri Mulyani penghargaan. Kali ini berupa gelar Finance Minister of the Year serta Minister Contribution to Finance Award. Kedua penghargaan tersebut diberikan karena Sri Mulyani dinilai gigih membawa ekonomi nasional tetap tumbuh di tengah gejolak ekonomi global pada tahun 2008.

Selain itu, pemberian penghargaan dari lembaga internasional itu tidak mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk apabila yang bersangkutan tengah menjadi sorotan publik di dalam negerinya, seperti dalam kasus Bank Century.

"Tentunya mereka tidak peduli kalau Menteri Keuangan di negara tersebut sedang tersandung kasus atau tidak, yang penting mereka mendapatkan keuntungan besar, dan itu pastinya tidak bisa mereka dapatkan jika berinvestasi di China atau India," katanya.

Namun, menurut Hendri, jika penghargaan kepada Sri Mulyani diberikan dari masyarakat Indonesia, hal itu tentunya menjadi tanda tanya besar. Ini mengingat selama ini belum terlihat kinerja Sri Mulyani yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Jadi, bagi publik di dalam negeri, penghargaan yang diterima itu tidak bermakna sama sekali karena memang selama ini masyarakat sama sekali tidak merasakan adanya kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha di dalam negeri. Justru kebijakan pemerintah selama ini dengan membuka keran perdagangan bebas, mencerminkan ketidakpedulian pemerintah," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, ekonom Fuad Bawazier, kemarin, mengatakan, dirinya tidak mengetahui ihwal pemberian penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam pandangannya, pemberian penghargaan yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti, Euromoney dan Asian Marketing, merupakan sebuah bisnis belaka. Bahkan, dia menilai, jangan terlalu memandang terburu-buru terhadap berita yang belum jelas kebenarannya itu.

"Jangan terburu-burulah. Seolah-olah investor international akan resah. Ini hanyalah merupakan murahan saja," tuturnya.

Meski begitu, dia tidak mengelak jika kabar yang menyebutkan bahwa lembaga-lembaga, seperti Euromoney dan Asian Marketing, akan kembali memberikan penghargaan (award). Biasanya lembaga-lembaga tersebut memberikan penghargaannya dilakukan setiap tahun sekali.

Tapi, lagi-lagi Fuad juga mempertanyakan tentang kualitas dasar penilaian terhadap Sri Mulyani jika akan diberikan penghargaan oleh Euromoney dan Asian Marketing.

Dalam penilaiannya, bisa saja penghargaan yang dilakukan adalah didasarkan atas bisnis semata-mata. "Mungkin ada take and give," ujarnya.

Dia berpendapat, penilaian yang diberikan lembaga-lembaga tersebut harus memiliki kualitas yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Apalagi, saat ini Sri Mulyani Indrawati tersangkut dengan masalah dana talangan Bank Century.

Bahkan, dia menilai, bisa saja hal-hal seperti itu dilakukan untuk menciptakan bisnis semata, dengan memperlihatkan iklan-iklan. [suka/www.hidayatullah.com]