”Keputusan (Pemerintahan Mesir) telah merusak citra Mesir dan perannya terhadap Palestina,” ujar Sami Abu Zuhri, juru bicara organisasi Hamas yang berbasis di Gaza, kepada Reuters.
”Ini mencerminkan (Mesir) berdiri untuk melawan perlawanan Palestina (Hamas)“
Keputusan itu dikeluarkan melalui pengadilan darurat sebagai respon adanya petisi sebagian warga Mesir agar menunjuk Hamas sebagai kelompok teroris.
Seiring dengan melarang kelompok tersebut, keputusan pengadilan Mesir juga memutuskan penyitaan aset Hamas di Mesir.
Selama beberapa tahun terakhir, Mesir menolak untuk mengakui pemerintahan Hamas di Gaza setelah kelompok ini memenangkan pemilihan parlemen secara sah di wilayah Palestina pada tahun 2007.
Hamas mengalahkan Mahmoud Abbas dalam jajak pendapat di tahun 2007 dan akhirnya Hamas membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza.
Tapi pihak Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, menolak mengakui pemerintah pimpinan Hamas yang sah di jalur Gaza.
AS dan Israel juga memimpin kampanye internasional untuk memaksakan pengepungan yang melumpuhkan di Jalur Gaza yang padat penduduk, rumah bagi hampir 1,6 juta Muslim Palestina.
Setelah penggulingan Mubarak, gerbang penyeberangan perbatasan Rafah dengan Gaza di buka yang menyambungkan dua wilayah tersebut.
Hubungan Kairo dan Gaza semakin kuat setelah pemilihan Presiden Mohamed Morsi pada tahun 2012, setelah Mesir lakukan mediasi pada tahun 2012 dan menghasilkan gencatan senjata setelah pertempuran selama seminggu antara Hamas dengan Israel.
Setelah kudeta militer terhadap Morsi pada tahun 2013, pihak militer kemudian menghancurkan ratusan terowongan penyelundupan di bawah perbatasan Mesir dengan Jalur Gaza, dan militer menuduh terowongan-terowongan tersebut digunakan untuk menyelundupkan senjata yang digunakan untuk lakukan serangan terhadap pasukan keamanan Mesir.
Pada awal Januari, Kairo melakukan konferensi yang pertama kalinya yang dinamakan grup pemuda Tamarud anti Hamas, nama yang digunakan oleh gerakan pemuda Mesir di belakang protes massal tahun lalu melawan Mursi, pemimpin pertama Mesir yang sebenarnya sah dipilih secara bebas.
Ezzat al–Rishq, anggota biro politik Hamas dan dekat dengan pemimpin Hamas di pengasingan, Khaled Meshaal, mengatakan, ”Ini akan menjadi pintu agresi baru dan perang terhadap Gaza,” mengacu pada operasi militer Israel terhadap Jalur Gaza.
Pejabat Hamas Bassem Naim juga mengecam keputusan Mesir tersebut.
Langkah ini adalah ”upaya untuk mengepung perlawanan dan melayani penjajahan Israel,” kata Naim kepada Agence France Presse (AFP).
"Keputusan Mesir, telah menempatkan Mesir di pihak penjajah Zionis dan mengancam untuk menjauhkan peran sejarahnya dalam kasus Palestina,” katanya. (OI.net/KH)
No comments:
Post a Comment