Sepuluh Ironi Demokrasi

Oleh: Ali Akbar bin Agil

BELAKANGAN ini umat Islam tersulut perasaan iman dan kehormatannya setelah sejumlah orang-orang licik yang tak bertanggungjawab mefilmkan sosok sakral di hatinya, Nabi Muhammad SAW. Belum reda permasalahan ini kini muncul karikatur Nabi di sebuah tabloid asal negeri anggur, Prancis.

Sam Bacile, pembuat film “Innocence of Muslim”, menggambarkan Nabi Muhammad sebagai orang yang haus seks dan pengidap pedofilia. Setelah kontroversi film, hinaan datang dari majalah Charlie Hebdo yang memuat kartun Nabi Muhammad. Bahkan redaktur majalah tersebut berjanji akan terus mengolok-olok Nabi Muhammad hingga suatu saat menjadi suatu yang lumrah seperti diolok-oloknya Yesus atau Paus.

Sejauh ini, sudah hampir 50 orang tewas di seluruh Negara Muslim dalam demo menentang penghinaan atas sosok Nabi. Setiap orang yang masih berada dalam koridor iman wajar apabila marah dan tidak bisa menerima begitu saja sikap yang sangat menyayat hati ini. Dengan dalih demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan pendapat dan suara, mereka mati-matian dengan gigih dan kuat pula membela sikap nyinyirnya.

Direktur Penerbit Imtiyaz Surabaya, Rijal Mumazziq Zionis, menulis dalam akun Facebook-nya, “Di Stadion, jika kita meneriakkan suara monyet saat Didier Drogba, Michael Essien dan Eric Abidal menggiring bola, kita akan dihukum karena rasisme! Jika Youssi Benayun menggiring bola dan kita teriakkan Fucking Jewish, kita ditangkap para Steward, diserahkan ke polisi atas tuduhan anti-semit! Tapi jika memparodikan sosok suci dalam sebuah agama, itu namanya “kebebasan berekspresi.””

Demokrasi telah menjadi dewa yang diagungkan. Dengannya, seseorang, sekelompok, atau sebuah negara, boleh-boleh saja mencaci, memaki, menjatuhkan harkat dan martabat. Atas namanya, kebenaran dan kebebasan berekspresi telah termanipulasi.

Betapa demokrasi menjadi senjata ampuh untuk dapat menjatuhkan martabat seorang tokoh dunia yang diakui jasanya dalam perdamaian dunia, tanpa mau mendengar dan mengerti perasaan umatnya. Itulah demokrasi yang konon menjadi sistem terbaik di dunia ini. Padahal, demokrasi merupakan produk pemikiran manusia yang nisbi.

Demokrasi hanya menjadi hiasan bibir semata untuk kepentingan politik dan syahwat ekonomi segelintir negara.

Mereka berteriak demokrasi dengan suara lantang dan menggelegar saat melihat kepentingannya terganggu. Tapi mereka diam seribu bahasa pada saat mereka mengenyahkan umat Islam di Afghanistan, Iraq, Somalia, Bosnia, atas nama demokrasi.

Mereka berkoar-berkoar dengan mulut berbusa bahwa Demokrasi menjamin kesetaraan dan keadilan namun tidak menghargai keyakinan Muslimah dalam mengenakan jilbab, sesuai kewajiban dari agamanya. Demokrasi menginjak-injak fitrah manusia dengan melegalkan perkawinan sesama laki dan perempuan, lokalisasi pelacuran, perjudian, dan mengahalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Bagi negara Barat, demokrasi yang benar adalah demokrasi yang sesuai penafsiran mereka. Karikatur Nabi boleh beredar dengan UU produk manusia di Prancis, namun mereka dengan sigap menjerat setiap orang yang menyoal masalah pembantaian orang Yahudi.

Demokrasi hanya ironi yang menjadi senjata untuk menerkam dan dan menginjak-injak umat Islam. Kalangan penggiat demokarasi bersama-sama dengan penganut sekularisme, liberalisme, dan neokomunisme, menjadikan konsep demokrasi sebagai hammer untuk menggebuk umat Islam.

Bagi Habib Rizieq, Islam dan demokrasi seperti minyak dan air, bagai langit dan bumi, dua hal yang tidak akan mungkin dapat disatukan. Setidaknya ada 10 perbedaan paling prinsip antara sistem Islam dan demokrasi, kata Habib Rizieq dalam karyanya Hancurkan "Liberalisme Tegakkan Syariat Islam" (2011 : 153 -155).

Pertama, sistem Islam bersumber dari Allah Dzat yang Maha Sempurna dan Maha Mengetahui apa yang terbaik buat hamba-Nya dan keburukan yang bisa menimpanya.

Sementara sistem demokrasi tak lain merupakan produk karya manusia yang sangat lemah dan penuh dengan kesalahan dan kekurangan.

Kedua, demokrasi menjadikan meniscayakan suara terbanyak sebagai hukum, adapun Islam meniscayakan pelaksanaan syariat Islam dengan panduan Al-Qur`an dan Sunnah.

Ketiga, demokrasi memisahkan antara agama dan Negara sementara dalam Islam tidak ada pemisahan antara keduanya.

Keempat, standar kebenaran dalam Islam memakai patokan syariat, beda dengan demokrasi yang menjadikan hawa nafsu manusia dan akal pendeknya sebagai ukurannya.

Kelima, dalam Islam suara yang diambil sebagai pandangan dan masukan lahir dari orang-orang pilihan yang memiliki integritas dan moral bermutu, namun ia tetap menjadi suara manusia bukan suara Tuhan. Dalam demokrasi, suara yang diambil bisa dari mana saja: pahlawan atau pecundang, ulama atau preman, orang awam atau alim, suara mereka sama, dan semuanya dianggap sebagai “suara tuhan.”

Keenam, sisitem demokrasi dapat melahirkan undang-undang halalisasi perkara yang haram dan haramisasi hal yang halal. Beda halnya dengan Islam yang tetap memastikan sesuatu yang haram dan halal tetap berlaku sebagaimana mestinya.

Ketujuh, system telah teruji oleh sejarah sejak masa Nabi Adam, sementara demokrasi baru muncul di abad 17 pasca Revolusi Prancis tahun 1789. Meski datang belakangan dan menjadi sistem yang dianggap paling unggul saat ini, justeru demokrasi semakin menampakkan kelemahan, ketidakadilan, dan kebobrokannya.

Kedelapan, jika ada persamaa antara sistem Islam dan demokrasi, seperti diklaim oleh beberapa pihak, maka hal tersebut tak lain merupakan imitasi dari sistem Islam, sebab system Islam semakin menemukan bentuk sempurnanya di masa kenabian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam. dan bukan sebaliknya.

Kesembilan, sistem Islam menjadi sistem yang mengantarkan umat kepada kebaikan dan kesejahteraan, seperti tertera dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. Bagaimana dengan demokrasi? Sampai detik ini tak pernah berhasil menjadi sistem terbaik, malah makin terkuak bobrok dan rusaknya.

Kesepuluh, menegakkan system kehidupan berlandaskan Islam merupakan kewajiban agama, sehingga mendapat pahala dan berkah bagi yang melaksanakannya, dan mendatangkan dosa dan murka bagi yang meninggalkannya. Adapun demokrasi tidak termasuk dalam kewajiban agama, bahkan bisa menjerumuskan kepada dosa dan mendatangkan bencana karena banyaknya pertentangangan dengan Islam.*/Penulis adalah Tenaga Edukatif di Pesantren Darut Tauhid Malang