4/20/14

Jokowi dan Megawati Dinilai Beda Jauh dengan Soekarno

Sungguh tidak normal seorang capres membuka komunikasi dengan dunia internasional dengan mengunjungi Dubes-dubes negara asing bukan di Kantor Kedubes, tapi di rumah seorang pengusaha.

Hidayatullah.com—Kunjungan Megawati, Puan Maharani dan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang menemui Duta Besar (Dubes) negara asing menjelang pemilihan presiden (Pilpres) masih menyisahkan banyak pertanyaan.

Megawati dan Jokowi, dinilai tidak seperti Soekarno yang dikenal tegas dan tidak mau didekte pihak asing.

Sikap Jokowi ini menunjukkan ketidakmatangan dan ketidakarifan politik yang seolah meminta dukungan asing dalam Pilpres 2014,” demikian salah satu pernyataan Fahmi Salim, MS, Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) pada hidayatullah.com.

Ini bertolak belakang dengan kearifan Proklamator Kemerdekaan Bung Karno yang tegas menolak campur-tangan asing di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, fenomena kunjungan Jokowi pada Dubes-dubes asing seperti Amerika Serikat (AS), Inggris termasuk Vatikan jelas bukan hal biasa.

Jika alasan menemui mereka untuk belajar wawasan internasional sungguh sangat simplisistis, karena belajar wawasan bisa langsung mengundang instruktur atau diplomat-diplomat ulung RI di Kemenlu, pakar hukum internasional, bukan dengan basa-basi belajar menemui Dubes asing.

Ini kali pertama dalam sejarah Indonesia terjadi seorang Capres usungan Parpol yang menjadi blunder karena dengan aksinya itu telah mencederai nasionalisme Indonesia dan prinsip bebas aktif.

Lagi pula, sungguh tidak normal seorang capres membuka komunikasi dengan dunia internasional dengan mengunjungi Dubes-dubes negara asing bukan di Kantor Kedubes, tapi di rumah seorang pengusaha.

Seperti diketahui, hari Senin (14/04/2014) malam, Jokowi bersama Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan sejumlah petinggi PDI-P mengadakan pertemuan di rumah pengusaha Jacob Soetoyo di Jalan Sicron, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Di sana Jokowi dan Megawati bertemu para dubes negara asing untuk Indonesia, antara lain Dubes Turki, Amerika Serikat, Peru, Meksiko, Norwegia, dan Inggris.

Akibat pertemuan ini muncul banyak tudingan Jokowi sebagai pro-asing. Lebih buruk lagi, publik bertanya-tanya, ada perjanjian apa antara Jokowi dan para duta besar itu? Apalagi keterlibatan Jacob Soetoyo yang sampai tahun 2005 dikenal sebagai Dewan Pengawas lembaga think-tank Center of Strategies and International Studies (CSIS) yang di era 70-90 kiprah dan sepak terjangnya masih menyisahkan trauma buruk bagi umat Islam di Indonesia.*

4/16/14

Carut-marut JOKOWI...

Trik MLM... Para pemodal mengangkat dan mengorbitkan (memodali & kalau perlu menghipnotis) "seorang pemulung" untuk dijadikan icon (boneka) yang selalu dibawa dan menjadi pembicara utama pada acara-acara motivasi dst... untuk "mengelabui" calon-calon konsumen dan down-line... bahwa dengan semangat, kerja keras dan "modal" yang ada bisa menggapai kesuksesan yang luarrr bisasaa!

"Anda pasti bisa..! Saya yang dulu seorang pemulung bisa memdapatkan posisi sukses yang seperti sekarang... Rumah mewah.. mobil mewah.. pelesiran gratis... pensiunan yang bisa diwariskan..."


MAFIA WAR
Popularitas Jokowi dan Uang Haram Mafia 'China Connection'

Siapa yang tidak mengenal Joko Widodo 2 tahun lalu? Hanya warga Solo yang mengenalnya. Tahukah anda latar belakangnya Jokowi? Mengapa fenomenal dan siapa cukongnya? Etnis Tionghoa dan koruptor BLBI tenyata berada di belakangnya

Anda tidak percaya fitnah? Ini datanya, sihirnya!

Pernahkah anda mencari tahu tentang latar belakang Joko Widodo alias Jokowi yang sesungguhnya? Tahukah Anda siapa dia 2-3 tahun lalu? Tiba-tiba saja, tanpa banyak diketahui oleh rakyat banyak, nama Jokowi mendadak tenar, populer dan disanjung-sanjung oleh kelompok tertentu.

Awalnya ternyata hasil grand design atau ada upaya pengembangan skenario untuk menciptakan 'tokoh boneka' yang di gadang-gadang menjadi pemimpin, baik Gubernur ataupun Presiden via rekayasa opini publik yang di cetuskan aktivis-aktivis UGM (Universitas Gajah Mada)
Kemudian ide tersebut direalisasikan untuk merekayasa opini publik melalui media dan kemudian bergulir kencang dan di akomodasi oleh para pemilik modal.
Khusus untuk rekayasa Popularitas Jokowi, semula hanya melibatkan aktivis dan pengusaha lokal Tionghoa: Imelda Tan (Paragon), Lukminto (Sritex) cs.

Baru setelah Jokowi menang untuk periode ke-2 sebagai Walikota Surakarta atau Solo, konglomerat Edward Suryajaya (ex Pemilik Group Astra, konglo terkaya RI) bergabung.

Awalnya, Skenario Rekayasa Opini Publik terhadap Jokowi ini hanya ditujukan utk memenangkan Pilkada Jawa Tengah, kalahkan Bibit Waluyo, namun balik kanan bubar jalan dan putar haluan mengincar target baru, yaitu DKI Jakarta. Perubahan target menjadi Cagub DKI dan terus jadi Presiden, dimulai saat Edward Suryajaya cs sukses konsolidasi kekuatan konglonmerat tionghoa.

Konsolidasi konglomerat Tionghoa itu tidak terlepas dari peran besar James Riady (pemilik Lippo grup) yang pada 2009 jadi Tim Koordinator Dana SBY. James Riady berhasil himpun hampir semua konglomerat Cina untuk mendukung penuh Jokowi sebagai Gubernur DKI dan lanjut ke Presiden RI 2014.

Peran besar lain adalah dari Jenderal Luhut Panjaitan yang sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex-buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat. Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp187 triliun (hutang pokok) plus Rp600T (bunga) sampai 2032!
Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp187 triliun (hutang pokok) plus Rp600T (bunga) sampai 2032!
Mereka semua mendukung penuh Jokowi melalui media-media yang di bayar, uang, jaringan (China Connection) dan turut berkampanye menangkan Jokowi. Hasilnya tak mengherankan, laporan dari semua lembaga intelijen negara sama: konglomerat Tionghoa (incl.: Buronan BLBI) dan komunitas Tionghoa solid mendukung ke Jokowi dan Presiden SBY pun sudah menerima laporan tersebut. Konfirmasi itu kami peroleh dari Jenderal purnawirawan yang menjadi pensihat Presiden RI.

Lalu Apa Agenda China Connection tersebut?

Sebelum kita paparkan korupsi Jokowi, kita bahas dulu apa agenda dan tujuan utama China Connection mendukung Jokowi sebagai Presiden RI? Tujuan dari konglomerat Cina dan sejumlah jenderal yang menjadi kolaboratornya adalah Luhut Pangaribuan, dan AMHP adalah mengendalikan kekuasaan di RI kontra power dengan The Godfather! Mirip dengan film-film Mafia, TRIAD dan YAKUZA!

Bahkan Intelijen mengungkapkan fakta mencengangkan! Laporan lembaga intelijen negara semua sama, bahwa konglomerat-konglomerat kaya raya musuh negara ini sangat solid. Belum pernah sesolid seperti saat ini!

Konglomerat-konglomerat Tionghoa ini selain menguasai, juga mengendalikan lebih 50% PDB (Product Domestic Bruto RI), juga menguasai 80% media massa.

Khusus untuk pemenangan Jokowi di Pilkada dan Pilpres 2014, selain media mainstream, konglo-konglo ini juga biayai tim khusus sosial media, relawan JAsmev (Jokowi, Aahok social media volunteer) dan sejenisnya. Mau buktinya? klik di sini!

Lihat saja di semua jenis socmed: FB, twitter, kaskus, friendster dll semua ada tim khusus untuk pencitraan palsu Jokowi. Coba iseng-iseng perhatikan berita dan informasi di media mainstream (koran, majalah, TV, online dan socmed) Sebagian besar ttg Jokowi, tak kurang Rp200 milyar rupuah digelontorkan buat 'boneka culun Jokowi'

Selain media massa mainstream, socmed, lembaga-lembaga survey dan para pengamat politik pun dibayar oleh konglomerat 'China Connection' busuk ini untuk support Jokowi. Demikian hebat dan masifnya dukungan para konglomerat plus sejumlah tokoh dan jenderal pengkhianat bangsa membantu Jokowi menjadi Presiden RI.
Uang, media, jaringan, pengaruh, ditujukan untuk membentuk opini publik yang semu atau palsu tentang Jokowi. Sembunyikan siapa dia sebenarnya.
Benar Merahnya Kini, Perang Mafia The Godfather dan China Connection

Rupanya ada persaingan antara Mafia The Godfather dan China Connection lah yang kita harus waspadai, siapa sebenarnya yang selama ini telah menghancurkan NKRI ini, dan siapa otak budaya korupsi di RI, siapa buronan-buronan BLBI?

Lihat daftarnya:
  1. Siapa konglomerat Tionghoa yang kuasai 5 juta hektare lahan di Indonesia? Prayogo Pangestu.
  2. Siapa perampok Rp52.8 triliun di BCA? Antoni Salim!
  3. Siapa pelaku penghancur pasar modal RI Zaman Orba dengan laporan keuangan palsu? James Riady (Pemilik Lippo Group, anak Muchtar Riady, eks Dirut BCA)
Coba periksa dan teliti latar belakang yang misterius, kita akan temukan fakta-fakta sebagai berikut:
  1. Dari sekian banyak parameter keberhasilan seorang kepala daerah, Jokowi ternyata gagal di Solo. Tidak sukses sebagai walikota. Di bawah rata-rata.
  2. Kemenangan Jokowi 2 kali dalam Pilkada Solo, lebih karena efektifitas opini yang dibangun oleh timnya. Bukan karena dia sukses membangun Solo.
  3. Fakta membuktikan bagaimana kinerja Jokowi sebagai walikota raportnya adalah Minus. Bahkan Wakil Walikota FX Rudytmo yang antek Rotary Club ini lebih berperan, di DKI Jakarta di gantikan wakilnya. Secara de fakto, Ahok lah yang menjalankan pemerintahan DKI dan jadi komandan birokrasi.

Modus Gelembung Survei



Subiakto, seorang praktisi senior pada agensi iklan yang banyak menangani kampanye politik Presiden, Gubernur menyatakan, membangun popularitas bawah sadar dengan modus dengan memperbanyak pemberitaan di media cetak, membangun conversation mention (@accounttwitter) di media sosial dan komentar tentang kebaikan Jokowi. Sehingga apabila di-googling (mencari kata kunci di google) kata 'Jokowi' akan banyak sentimen yang positif.

Di media cetak, dalam sehari kita bisa menemukan minimal 12 berita tentang kebaikan dan keseharian Jokowi, apalagi jika kita cari di sosial media, maka akan ada ribuan kata kunci Jokowi, bahkan detik.com dan kompas.com akan mempropagandakannya setiap hari.

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Capres lain yang tidak menggunakan strategi brandingpolitik ala Jokowi, sehingga tidak heran hasil survei akan timpang dan membuat Jokowi unggul.

Sihir Propaganda lewat media utama; yang sedikit membahas mengenai kemacetan dan tanggung jawab pengelola negara/daerah menyediakan Angkutan Umum yang memadai.

Kita pun ketahui bersama bahwa ada konglomerat lain yang mendukung seperti Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo Subianto), Djan Faridz dan James Riady (Group Lippo). Belakangan baru diketahui Proyek Monorel di menangkan pengusaha hitam Edward Suryadjaya, baca : Arogansi JokowidanHary Tanoe Suap Ulama Islam demi kepentingan Kroni) - Berawal dengan menghadirkan di network bisnis James Riady, tim sukses, pemilik Lippo Group dan Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang.


Siapa 'Investor Cina' Jokowi?

Ada konglomerat Edward Suryadjaya, Hashim Djojohadikusumu (adik Prabowo Subianto), Djan Faridz, James Riady (Group Lippo) dan masih banyak lagi yang belum terungkap.

Hashim Djojohadikusumo kini menjadi ketua pengembangan Kebun Binatang Ragunan. Pemerintah DKI Jakarta menunjuk pengusaha Hashim Djojohadikusumo sebagai Kepala Pengawas Taman Margasatwa Ragunan.

Mafia Cina vs The Godfather, Perang demi Kekuasaan

Terkuaknya bukti dan fakta-fakta kekuatan penguasa dalam The Godfather Invisible Hand dan perseteruannya dengan Mafia The China Connection memperkeruh perebutan kekuasaan di Indonesia.

Arus besar Partai Demokrat ingin kembali berkuasa, tapi jalan terjal akan dihadapi dengan meningkatnya popularitas Jokowi karena dukungan modal Mafia Cina Jakarta yang ingin bercokol menjadi raja baru di Indonesia.

Persamaan kedua Mafia ini adalah memperebutkan kekuasaan abadi meraih kursi RI-1. Akibatnya segala macam cara dilakukan demi ambisi kelompoknya.

Dan lagi-lagi, umat Islam jadi korban kedua Mafia tersebut! Di deskriditkan citranya oleh kekuatan media Mafia Cina Indonesia yang menguasai, disibukkan dengan isu-isu palsu terorisme, pembenaman simbol keshalihan menjadi nilai-nilai materialistik, dan tentunya di cap jelek sebagai kaum kafir dan komunitas Cina yang menguasai 80% media di Indonesia. Diluar negeri umat Islam pun tak jauh di deskripsikan serupa oleh media #kartelmedia Yahudi yang menguasai 96% media di seluruh dunia.
Peran umat Islam Indonesia yang yang mayoritas penduduknya selaiknya segera sadar dan bangkit dari adu domba dan ombang-ambing media massa.

Mafia War Kubu ChinaConnection

Mafia ChinaConnection dengan kubu Imelda, Lukminto (Sritex), James Riady (Lippo Group) Edward Suryajaya (ex Astra, Ortis Holding), Hashim Djojohadikusumo, Djan Faridz dan sekutu lainnya Benny Chandra (Ketua Persatuan Tionghoa Indonesia), Kevin Wu (BCA cab Jakarta), Lia Angraeni (Indofood group), Jhony Liem (pengusaha elektronik), Hermawi Taslim, Rudy Hartono dan sekitar 50 tokoh Cina Jakarta berkumpul. Sedangkan Jenderal Luhut Panjaitan sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat.
Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp187 triliun (hutang pokok) plus Rp600T (bunga) sampai 2032!
Agenda pertemuan rahasia tokoh-tokoh Cina itu adalah mengumpulkan dana untuk pemenangan Jokowi-Ahok melalui serangan fajar pada warga-warga miskin DKI Jakarta. Uang yang dikumpulkan oleh puluhan tokoh Cina Jakarta itu akan diserahkan pada relawan-relawan dan tim sukses Jokowi Ahok untuk beli suara warga miskin warga.

Berbagai pertemuan serupa yang dilakukan oleh komunitas Cina Jakarta juga sudah sering dilakukan terutama menjelang Pemilukada DKI Jakarta putaran 1 setahun lalu.
Konglomerat-konglomerat Tionghoa ini selain menguasai, juga mengendalikan lebih 50% PDB (Product Domestic Bruto RI), juga menguasai 80% media massa. Itulah sebabnya mengapa jika etnis Cina 99% mendukung Ahok.
Intensitas dan frekuensi pertemuan rahasia para tokoh Cina untuk memenangkan Jokowi Ahok ini makin meningkat menjelang tgl 20 September 2012 lalu. Para konglomerat Cina itu terutama para konglomerat hitam buronan BLBI itu mau jadikan Ahok sebagai pintu masuk awal dominasi Cina dalam politik di Indonesia.

Disisi lain, kemenangan Jokowi Ahok akan berpengaruh besar pada peluang Prabowo jadi Presiden, bukan Megawati. Kompensasinya kalo Prabowo atau Jokowi menang: pidana BLBI dihapus.

Media massa kini bagai pelacur. Menjual demi uang, mendukung yang bathil demi kepentingan Mafia setan dan koruptor hitam. Media pelacur yang dikontrak cukong-cukong Jokowi dan Keluarga Riady juga dikenal sebagai keluarga yang kuat dalam beragama dan penyiaran agama Kristen di Indonesia.

Berikut media-media yang menjadi pelacur bagi Jokowi:
  • First Media Grup (beritasatu1.tv, beritasatu.com, Suara Pembaruan, Jakarta Globe, Suara Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk Beritasatu FM. First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup), konglomerat yang bersahabat baik dgn Bill Clinton dan terlibat Lippo Gate yang terjadi di AS, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana politik illegal kepada timses Capres Demokrat Bill Clinton.
  • Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah Detik Grup. Ngakunya milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya milik Salim Grup. Detik.com Setiap hari, detikcom memuat berita tentang pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita.
  • Kompas /Gramedia Grup memang tidak segila detikcom siarkan Jokowi, tapi tetap punya KANAL BERITA KHUSUS.
  • Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup dikontrak.
  • Yang paling gencar jilat Jokowi adalah Koran Rakyat Merdeka. Ada saja berita (palsu) istimewa tentang Jokowi. Kontraknya puluhan Milyar.
  • Tempo (majalah dan Online) adalah media pelopor yang orbitkan Jokowi dengan penghargaan "10 Tokoh Terbaik (penghargaan abal-abal), hanya karena bisa pindahkan PKL.
  • Tribunnews Grup (Bosowa dan Kompas) juga dikontrak untuk pencitraan palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan).
  • Metro TV, ga tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan palsu Jokowi sampai 2014. Tapi saat Pilkada DKI puluhan Milyar.
  • SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady.
  • Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanews.com dll) milik Bakrie meski kontrak dengan Cukong Jokowi tapi porsinya kurang dari 30%.
  • Selain media cetak, televisi mainstream, sosial media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Ada ratusan orang yang mengelola lebih dari 10.000 akun sosial media. Dulu waktu pilkada DKI, selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi, dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya.

Luar biasa banyak media massa yang dikontrak cukong Jokowi. Lebih 70% dari total pasar media massa di Indonesia.

Apa maksudnya? Tak lain agar membentuk arus liar 'Tsunami Opini' pencitraan palsu untuk Jokowi dan memuluskan seakan rakyat mendukung Jokowi jadi Presiden RI 2014.

James Riady Intelijen Cina yang Ingin Kuasai RI

Konsolidasi konglomerat Cina itu tidak terlepas dari peran besar James Riady (pemilik Lippo grup) yang pada 2009 jadi Tim Koordinator Dana SBY. James Riady berhasil himpun hampir semua konglomerat Cina untuk mendukung penuh Jokowi sebagai Gubernur DKI dan lanjut ke Presiden RI 2014.

Sama seperti ayahnya, Mochtar Riady yang dibina oleh Liem Sioe Liong, James Riady dibina Antony Salim (anak tertua Liem Sioe Liong), James terkenal curang dan berani melanggar hukum, misalnya saja memalsukan laporan keuangan Bank Lippo yang menggoncang pasar modal RI dan timbulkan krisis kepercayaan investor asing. Yang parah James Riady/Lippo melakukan teknik operasi Spionase utama pemerintah Cina, yang sengaja menyuap Presiden Amerika melalui rekening bank Lippo kepada Bill Clinton.

Tujuannya bermacam-macam untuk kepentingan China: Perdagangan, kompromi keamanan Amerika Serikat dan mencuri rahasia milter dan teknologi Amerika Serikat. Apalagi Penyidik Kongres Amerika Serikat berhasil membongkar jaringan operasi James Riady yang melibatkan lebih dari seratus orang, mayoritas Cina.

James Riady punya ketertarikan khusus pada orang-orang penting di kalangan politisi. Dan pada tahun 1991, sebuah entitas yang dikenal CIA sebagai samaran intelejen militer Cina membeli saham di Bank Cina Lippo di HongKong.

Badan-badan intelijen Amerika Serikat (NSA, CIA dll) sejak awal mengenali China Resources Co. adalah sebuah entitas samaran intelijen militer Cina. Oleh para penyidik Kongres Amerika Serikat, mereka ini dijuluki "Jaringan Bambu" atau "Operasi Jaringan Bambu". James Riady juga berhasil merayu Clinton untuk longgarkan sanksi ekonomi terhadap Cina, diberlakukan setelah pembantaian Tiananmen Square.
Clinton, seperti halnya Jokowi, kampanyenya signifikan didanai oleh James Riady. Clinton patuh pada James Riady. Penuhi banyak usulnya. Peristiwa itu masih jauh dari skandal Lippogate yang kemudian menyebabkan Presiden Clinton dijuluki "Presiden Amerika Serikat China Yang Pertama"
James dan Keluarga Riady mampu menunjukkan pada dunia tentang hubungan istimewanya dengan Presiden Clinton selama KTT APEC 1993 di Seattle, Washington.

Presiden Clinton menunjuk John Huang sebagai asisten Menteri Perdagangan Amerika Serikat. John Huang diketahui telah melakukan 70 kali pengiriman dan sepanjang waktu itu, pengaruh China di Washington tumbuh sangat pesat. Para penyidik Kongres belakangan tahu Huang telah 37 kali menghadiri briefing CIA untuk teknologi enkripsi yang diteruskan Huang Ke China.

Pihak intelijen Amerika Serikat kemudian menemukan bahwa Huang telah mengirim informasi rahasia perdagangan ke Grup Lippo kantor pusat di Jakarta. Selama tahun 1994 dan 1995, pemerintahan Clinton diperbolehkan AT&T untuk menjual sistem komunikasi yang aman untuk tentara Cina.
Singkatnya, John Huang dan James Riady dicurigai keras sebagai agen intelejen militer China yang menyusup ke pemerintahan Amerika Serikat melalui Clinton.
Kemudian terbongkarlah skandal Lippogate yang menghebohkan jagat politik Amerika Serikat dan Dunia. Dimana James Riady dan Lippo dinyatakan bersalah.

Di Indonesia, Lippo Grup dan James Riady melalui Dirut First Media Grup, Billy Sindoro ditangkap KPK karena menyuap Ketua KPPU M. Iqbal.

Itulah sepak terjang James Riady /Lippo Grup binaan Salim Grup yang diduga keras sebagai agen intelejen milter China dan dikenal sebagai Kristen Avengelis garis keras yang bercita-cita menjadikan Jokowi sebagai Presiden boneka Cina RI.

Pertanyaanya adalah, setelah dikadalin James Riady, yakni ketika kasus Presiden pertama Cina di Amerika dengan kasus Bill Clintonnya, masih percayakah anda dengan Demokrasi dan arus Tsunami Opini yang melambungkan Jokowi?

Indonesia Diperbudak dan Ketagihan Dijajah Asing?

Indonesia adalah pasar domestik yang sangat sexy, apapun dijual di Indonesia langsung diserbu rakyatnya, sayangnya negara dengan pemeluk muslim terbesar dunia hanya menjadi penonton atas perampokan kekayaan alam dan aset lainnya?

Konglomerat-konglomerat Tionghoa ini selain menguasai, juga mengendalikan lebih 50% PDB (Product Domestic Bruto RI), juga menguasai 80% media massa.
Umat Islam masih betah dijajahkah kalian?

INDONESIA MILIK SIAPA?

1. PERBANKAN
50,6% Aset Perbankan Nasional dimiliki asing. (Antara lain: ANZ Banking Group Limited (99%), Bank UOB Indonesia (98,84%), HSBC Asia Pasific Holdings (UK) Limited (98,96%), CIMB Niaga (97,93%), OCBC Overseas Investment (85,06%)

2. PERTAMBANGAN
Investor Asing kuasai 70% MIGAS, 75% Batubara, Bauksit, Nikel dan Timah, 85% Tembaga dan Emas. (Beberapa perusahaan asing yang kuasai sektor tambang dan Migas: Chevron, Conoco, Freeport, dan Newmont dari USA Total dari Perancis, Petrochina dari China)

3. TELEKOMUNIKASI
Telkomsel 35% SingTel Singapura, XL Axiata 66,5% Axiata Berhad Malaysia, Indosat 65% Ooredo Asia Qatar, Hutchison Tri 60% Hutchison Whampoa Hongkong China.

4. PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
40% dari 8,9 juta hektar dikuasai investor asing antara lain Guthrie Golden Hope, KL Kepong dari Malaysia, Wilmar Internasional dari Singapura, Cargill dari Amerika Serikat, SIPEF, Belgia.

5. SEKTOR yang akan diberikan Pemerintah untuk asing:
Pelabuhan (49%), Operator Bandara (100%), Jasa Kebandaraan (49%), Terminal Darat untuk barang (49%), Periklanan (negara ASEAN bisa capai 51%)

LALU DIMANA RAKYAT INDONESIA?


Kartika JAsmev Kendalikan Opini Dusta Pro-Mafia Cina

Tidak menipu, tidak dapat uang. Rasanya itulah mahkota kehormatan yang tepat disematkan pada Kartika Djoemadi sang Spin Doctor JAsmev bergelar PHD abal-abal yang siap menabuh genderang perang bagi pengkritik Jokowi.

Setelah kasus PHD palsu itu Kartika tidak berhenti berbuat ulah, ia pernah terlibat perseteruan dengan Marissa Haque, kemudian membuat album religi ramadhan dan kemudian menipu Muhammadiyah dan kini TwitWar dengan akun @triomacan.

Berikut tipu-tipu kecil sampai menipu skala nasional yang dilakukan koordinator Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (JASMEV) ini dan mengaku sebagai spin doctor alias memang tukang tipu 1000%, apa saja jenis tipuannya? Berikut daftarnya...

1) Menipu Status /Gelar Pendidikan, mengaku Ph.D, padahal cuma yang hanya S1 dari Universitas Swasta Gunadharma ini.

Ia mengaku Ph.D dari Ph.D dari Amsterdam Universiteit, juga menipu dengan bergelar MSi dari Fakultas Komunikasi UI.

Ketua JAsmev ini selalu menyebut dirinya sebagai Spin Doctor, memang profesi sehari-harinya adalah perekayasa opini di social media sampai merekayasa dusta untuk Jokowi Ahok, trully a CYBER BULLYER.

2) Menipu umat Islam dengan merilis Album Religi Ramadhan.

Meski beragama Katholik 'Dee Kartika Djoemadi' ini sempat mondar mandir di Muhammadiyah dan merilis album religi Ramadhan. Ia Koordinator Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (JASMEV) yang dikenal senang membela boneka Mafia Cina "Jokowi" dan brutal menyerang para pengkritik Jokowi-Ahok.
Sumber

3) Merangsek ke PP Muhamadiyah dan mencoba memasarkan Liberalisme dan Pluralisme

Tokoh muda Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya pun pernah mengecam sikap janda bernama asli Dyah Kartika Rini Djoemadi, sikap lancang ala agen Salibis ini meminta Ketua PP Muhammadiyah memecatnya. Lalu sikap menentang kebenaran Islam juga ditampakkan dengan ungkapan 'tidak wajibnya muslimah berjilbab' dan keukeuh tidak apa-apa memilih pemimpin non-Muslim.

Saat itu Mustofa pun menyarankan Kartika agar meminta maaf karena selama ini telah menipu identitas agama. Namun saran Mustofa itu justru dituding sebagai SARA, hingga Kartika mengusulkan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsudin untuk memecat Mustofa.

"Dee sudah masuk ke jantung Muhammadiyah, ikut rapat, itu sudah tidak etis. Sampai Dee membuat album Ramadhan, padahal Dee mengaku Katolik. Dee bilang itu toleransi. Padahal itu penghinaan,” cetus Mustofa Nahrawardaya.

Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B. Nahrawardaya membeberkan sejumlah bukti Koordinator Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (JASMEV), Kartika Djoemadi atau dikenal dengan nama Dee Dee telah menipu umat Islam dengan berpenampilan seperti seorang Muslimah bahkan mengaku sebagai Muhammadiyah.

Awalnya tanggal 22 Januari 2013 Kartika mengaku sebagai Muhammadiyah. Saya kira dia Muslimah, karena tahun lalu dia merilis album Ramadhan ini. Dengan berbaju seperti itu, saya tak perlu lagi tanya agama dia dong. Saya punya kantor CDCC (Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations), dimana sering kumpul tokoh beda agama yang mana agama mereka jelas, pakaiannya jelas dan tidak ada tipu menipu identitas,” ungkap Mustofa B. Nahrawardaya, kepada voa-Islam.com, Senin (28/1/2013).

Mustofa melanjutkan, terbongkarnya identitas Kartika Djoemadi yang beragama Katolik itu melalui pengakuannya sendiri ketika ia diajak untuk shalat Maghrib.

Tapi tidak disadari oleh Kartika, pada sebuah twit dengan saya, dia mengaku Katolik. Dia mengaku Katolik, ketika saya dengan sengaja mengajak dia untuk shalat Maghrib dulu, karena adzan Maghrib sudah terdengar. Maksud saya, ketika adzan sudah didengar, mari kita hentikan semua aktifitas, termasuk ngetwit,” jelas pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah ini.
Anehnya, ketika saya menyarankan dia minta maaf karena menipu identitas agama, dia menuduh saya SARA. Kemudian, karena dia nuduh saya SARA, maka dia mention ke Ketua Umum PP Muhammadiyah Bahkan dimention pula ke Wakil Ketua MPR Mas Hadjriyanto, tentu ini tidak pantas. Seorang penipu terhadap Tuhan, menipu Islam, kok memberi usulan pemecatan pengurus Ormas Islam,” bebernya.

4. Tipu opini skala besar melalui JASMEV, menipu rakyat Indonesia

Jasmev itu hanyalah 1 dari banyak kelompok atau divisi media yang bertugas untuk merekayasa pencitraan Jokowi di berbagai media. Apa maksudnya? Tak lain agar membentuk arus liar 'Tsunami Opini' pencitraan palsu untuk Jokowi dan memuluskan seakan rakyat mendukung Jokowi jadi Presiden RI 2014.

Khusus utk rekayasa Popularitas Jokowi, semula hanya melibatkan aktivis dan pengusaha lokal Tionghoa: Imelda Tan (Paragon), Lukminto (Sritex) cs.

Baru setelah Jokowi menang untuk periode ke 2 sebagai Walikota Surakarta atau Solo, konglomerat Edward Suryajaya (ex Pemilik Group Astra, konglo terkaya RI) bergabung. Awalnya, skenario rekayasa opini publik terhadap Jokowi ini hanya ditujukan utk memenangkan Pilkada Jawa Tengah, kalahkan Bibit Waluyo, namun balik kanan bubar jalan dan putar haluan mengincar target baru, yaitu DKI Jakarta. Perubahan target menjadi Cagub DKI dan terus jadi Presiden, dimulai saat Edward Suryajaya cs sukses konsolidasi kekuatan konglomerat Tionghoa.

Konsolidasi konglomerat Tionghoa itu tidak terlepas dari peran besar James Riady (pemilik Lippo grup) yang pada 2009 jadi Tim Koordinator Dana SBY. James Riady berhasil himpun hampir semua konglomerat Cina utk mendukung penuh Jokowi sebagai Gubernur DKI dan lanjut ke Presiden RI 2014. Peran besar lain adalah dari Jenderal Luhut Panjaitan yang sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat. Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp187 triliun (hutang pokok) plus Rp600 T (bunga) sampai 2032!
Mereka semua mendukung penuh Jokowi melalui media-media yang di bayar, uang, jaringan (China Connection) dan turut berkampanye menangkan Jokowi.
Hasilnya tak mengherankan, laporan dari semua lembaga intelijen negara sama: konglomerat Tionghoa (incl.: Buronan BLBI) dan komunitas Tionghoa solid mendukung ke Jokowi dan Presiden SBY pun sudah menerima laporan tersebut.
Relawan JASMEV rajin menipu opini, membanjiri sosial media, memberangus rakyat yang bersebrangan dengan Jokowi, membungkam fakta. Katanya pendukung Demokrasi yang bebas berpendapat, tapi kenapa orang kritik saja dilarang dan bahkan di bully? Berarti Demokrasi yang dijalankan penuh kepalsuan.

5) Meredam akun whistle blower ungkap kebenaran demi kepentingan cukong, ini muslihat ala Cyber Bullyer.

Relawan Jasmev pimpinan Kartika Djoemadi kini terus menyerang secara brutal bagi akun-akun media sosial dan situs berita yang menyindir kinerja Jokowi dan jaringan "China Connection".

Ini Sabda Konsensus JASMEV:
"Jokowi Pantang Dikritik"

a) Setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut Jokowi adalah sabda, adalah hadist dan wahyu. Jokowi sudah terima wahyu dari Pat Robertson yang diteruskan kepada James Riady untuk disampaikan Jokowi kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Lihatlah para tokoh, pemimpin, ulama, budayawan, akademisi, menteri bahkan Presiden sekalipun tidak ada yang berani lawan Jokowi. Jangankan melawan atau tegur Jokowi, untuk tegur wakilnya saja, haram hukumnya.

b) Jokowi tidak boleh disentuh, dimarahi, ditanya, dipanggil DPRD, diminta pertanggungjawaban, dst… tidak boleh! Haram hukumnya! Kita semua harus menjadi umat Jokowi… makmum Jokowi… jamaah Jokowi… karena wahyu dari James Riady Kristen evangelis sejati turun padanya…

c) Siapa pun yang berani berbeda, melawan, musuhi jokowi…akan berhadapan dengan umat-umat Jokowi. Akan berhadapan dengan DUNIA!

Tak hanya Kartika Djoemadi dan Jasmev, Kejagung RI juga diketahui selalu monitor info-info korupsi dari @triomacan2000. Bagi Kejagung RI setidaknya bisa jadi petunjuk awal. Namun bagi DIVA ASTUTI JASMEV, keterangan ini dinilai sebagai ancaman bagi kepentingan mafia cina, jasmev dan Jokowi Ahok. Untuk itu, jaringan sukarelawan media sosial kubu Jokowi sudah merekrut sampai 1.000 orang pendukung. Mereka bertugas mengangkat citra positif Wali Koto Solo ini secara serempak di media sosial, seperti YouTube, Twitter, Facebook, Kaskus, Tumblr, Blog, dll. “Kami akan tambah jumlahnya sampai 10 ribu orang mendekati 20 September,” kata Kartika Djoemadi pada TEMPO.CO , Jakarta 8 September 2012.

Mereka juga ditugaskan untuk meredam isu negatif soal Jokowi. Caranya sudah digariskan dari tim sukses Jokowi. “Kami tidak akan melawan batu dengan batu. Tidak ada isu negatif yang dilawan dengan negatif,” kata Kartika. “Kami akan pakai cara yang bisa menarik simpati netizens,” katanya. Padahal faktanya puluhan ribu akun akan membully pengkritik Jokowi Ahok.

Ulama Haramkan Rotary Club, James Riady Malah Dukung

Tarik menarik kepentingan Zionisme pada agama Nasrani cukup kental, dan sejak jaman penjajahan Belanda pun mereka sudah menjadi partner untuk menyusup dan memasarkan pengaruhnya.

Salah satu penyusupan agenda Zionisme adalah menggunakan lembaga atau yayasan seperti Freemasonry dan Rotary Club. Di Indonesia kedua organisasi ini kerap menggunakan bakti sosial dan kegiatan kemanusiaan lainnya dalam menjajakan brand dan subliminal message bagi masyarakat Indonesia. Dengan moto "Pelayanan Tanpa Pamrih" padahal semua hanya dalih saja untuk menyamarkan keyahudiannya.
Di Indonesia, CEO Lippo Group James Riady adalah salah satu agennya, ia sempat memberikan pidatonya dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Rotary Club of Jakarta Menteng (RCJM) di Jakarta, Jumat (6/12) malam. "Saya senang, di tengah itu semua, Rotary Club tetap berdiri teguh sehingga menjadi model untuk anak muda," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Rotary Club of Jakarta Menteng (RCJM) Henri Setjadiningrat mengatakan RCJM adalah Rotary Club dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia Barat. Saat ini, RCJM memiliki 64 anggota aktif dan enam anggota kehormatan. Dalam HUT ke-33 RCJM dilantik pula pengurus suborganisasi Rotary bernama Rotaract (Rotary in Action). Para anggota Rotaract terdiri dari anak muda berusia 18-30 tahun yang akan dididik dalam program pengembangan kepribadian dan kepemimpinan serta diajak untuk berkontribusi nyata dalam komunitas.

"Nilai dasar yang kami junjung adalah pelayanan, silaturahmi, penghargaan atas perbedaan, serta kejujuran dan kepemimpinan," ujar Henri.

Dia mengatakan RCJM memfokuskan pelayanan pada enam bidang yaitu perdamaian dan pencegahan konflik, pencegahan penyakit dan pengobatan, air dan sanitasi, kesehatan ibu dan anak, edukasi dasar dan kemampuan membaca, serta pengembangan ekonomi dan komunitas.

Rotary Club adalah sayap organisasi dari Freemasonry yang merupakan organisasi intelijen Zionis Yahudi, dan induk dari seluruh organisasi seperti Rotary Club, Lion Club. Tokoh Indonesia di Lions Club adalah Dahlan Iskan, pemilik Jawapos dan kini menjabat sebagai Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Kedekatan Dahlan Iskan dicurigai sebagai agen Zionis makin tak terbantahkan dengan iklan berikut ini.

Pemerintah Spanyol pernah mencium gelagat tidak benar organisasi ini dan akhirnya organisasi ini dilarang di sana. Bagaimana dengan pemerintah kita???, sulit untuk diandalkan. Bahkan Vatikan saja pernah mengeluarkan aturan untuk melarang kaum Katolik di dunia untuk masuk ke dalam keanggotaan Rotary Club.

Jokowi Bukan Manusia Setengah Dewa, tapi Boneka Cina

MafiaWar edisi ke-12 kali ini menyoroti penggelembungan opini habis-habisan jelang bursa pemilu legislatif dan Capres 2014 kian dekat, cukong mafia Cina Jokowi terus genjot popularitas di media online dan blusukan.

Tapi banyak kalangan menilai ada ketidakwajaran pada popularitas dan bak 'jin ifrit' yang selalu saja tampil di media tanpa ada rasa lelah. Semua media siap sedia mengabadikannya meski sedang membersihkan sepatu.

Jokowi kini di gelari nabi pun kalah eksis dibandingkan Jokowi. Ia siap tampil bak manekin yang tak malu di dandani apa saja, pakai kostum hitam metallica, gaya raja berkuda, Pangeran Jayakarta dengan kereta kuda mirip Cinderella dan eksis di setiap panggung musik kelas dunia dan terakhir numpang tenar bersama Gita Wirjawan dalam panggung perayaan 20 tahun Slank di Gelora Bung Karno, Sabtu (15/12).

Direktur Riset Cyrus Network, Eko David Dafianto mengatakan pemimpin yang baik dan berprestasi termasuk mantan Walikota Solo itu tetap membutuhkan kritik. Bahkan, kata dia, Jokowi juga harus membuka ruang untuk kritik secara luas.

"Publik harus disadarkan bahwa Jokowi itu tetap manusia biasa, bukan ratu adil atau tokoh serba bisa yang akan menyelesaikan seluruh persoalan melalui tangannya," ujar Eko.

Eko menjelaskan dari survei yang dilakukan empat kali, sebanyak 66,9 persen responden membicarakan Jokowi. Kemudian, yang membicarakan Jokowi bernada positif sebesar 62,7 persen.

"Sembilan dari 10 orang yang mengenal Jokowi, membicarakannya dengan nada positif. Apapun yang dilekatkan pada Jokowi, akan jadi baik dan bagus. Jokowi sudah jadi mitos, publik tidak rasional lagi dan kehilangan objektivitas dalam memberikan penilaian. Apapun yang menjadi pendapat Jokowi menjadi benar. Siapapun yang mengkritik Jokowi, akan menjadi musuh bersama," tambah Eko.

Tak heran lembaga survey pun mengganjarnya dengan predikat manusia setengah dewa yang siap menaikkan popularitas partai yang di tungganginya. Padahal faktanya tak lebih sebagai wayang golek Cina.

Kenapa?

Karena memang gerakan massa yang konsisten di media cetak, media online, acara Car Free Day hingga menggelar serangan cyber pada pembenci Jokowi melalui sekretariat JASMEV dan anasirnya dari gedung di Karawaci niscaya habis di bully pasukan bayaran mafia Cina yang kebelet Jokowi menjadi Capres.

Baru-baru ini Sekretariat Nasional Jokowi menancapkan taringnya, dengan membuka posko relawan Jokowi untuk mengoordinasi kalangan masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepada Joko Widodo untuk maju sebagai Capres di 2014. Posko tersebut rencananya akan dilakukan saat momen Car Free Day setiap hari Minggu di Jalan Sudirman, Jakarta.

"Setiap hari Minggu kita akan lakukan kegiatan dengan membuka posko relawan pendukung Jokowi," ujar Presidium Seknas Jokowi, M. Yamin saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Ia juga mengklaim Seknas Jokowi telah tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia bahkan sampai dengan tingkat Kota/Kabupaten.

Ia juga mengatakan dukungan kepada Jokowi telah secara nyata terlihat di berbagai daerah, karenanya, Yamin menyebut, Seknas didirikan untuk mengkoordinir dukungan-dukungan yang ada di daerah agar bisa menciptakan kekuatan yang besar demi terciptanya perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Hamdi Muluk: Masyarakat Malas Berpikir

Menurut Pakar Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk, hal itu membuat kecemasan di negara ini. Ia khawatir kompetisi pada pemilu 2014 akan hambar. Sebab, tidak ada pesaing yang dapat menandingi Jokowi. "Orang malas berpikir karena akan pilih Jokowi," kata Hamdi dalam jumpa pers di Cyrus Network, Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Hamdi mengatakan dengan nilai tersebut, Jokowi juga tidak akan mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam Pemilu 2014. "Ini mengkofirmasi dalam setahun terakhir jadi memang negara harap cemas," katanya.

Hamdi mengatakan tidak ada pesaing Jokowi dalam bursa pemimpin nasional, maka membuktikan partai politik gagal total dalam hal kaderisasi.

Padahal, kata Hamdi, persaingan calon Presiden menuju pemilu 2014 menarik bila terdapat pilihan alternatif lain selain nama-nama yang beredar di masyarakat.

"Sekarang saya khawatir dengan fenomena ratu adil. Sepertinya Jokowi jadi manusia setengah dewa. Ini Capres setengah dewa tidak sehat jangan terjebak dengan mitos ratu adil," kata Pakar Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk di kantor Cyrus Network, Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Hamdi menuturkan Indonesia memiliki sejarah pemimpin yang dianggap ratu adil seperti Soekarno dan Soeharto. "Itu engga sehat," kata Hamdi.

Ia mengatakan banyak pemberitaan Jokowi sudah tidak relevan dengan jabatanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mencontohkan soal pemberitaan sepatu milik Jokowi.

"Masa sepatu robek saja diberitain, hal remeh temeh yang tidak ada kaitannya," katanya.

Apalagi, ujar Hamdi, banyak yang mengeritik Jokowi malah di-bully di media sosial. "Kalau mengeritik Jokowi seperti mengeritik dewa, sudah tidak sehat," imbuhnya.

Kristenisasi di balik Lelang Jabatan Jokowi Ahok

Mafia War edisi 13 ini kembali mengulas konspirasi Cina Perantauan dan bahayanya bagi umat Islam Indonesia.

Konspirasi Mafia Cina ini sudah sejak 2011 silam menyiapkan nama Jokowi untuk menjadi calon Presiden dan menjaga kepentingan mafia Cina agar tetap lestari pasca turunnya SBY.

Grand Design pengembangan skenario untuk menciptakan 'tokoh boneka' yang di gadang-gadang menjadi pemimpin, baik Gubernur ataupun Presiden via rekayasa opini publik yang di cetuskan aktivis-aktivis UGM (Universitas Gajah Mada).

Kemudian ide tersebut direalisasikan untuk merekayasa opini publik melalui media dan kemudian bergulir kencang dan di akomodasi oleh para pemilik modal.

Khusus untuk rekayasa Popularitas Jokowi, semula hanya melibatkan aktivis dan pengusaha lokal Tionghoa: Imelda Tan (Paragon), Lukminto (Sritex) cs.

Baru setelah Jokowi menang untuk periode ke-2 sebagai Walikota Surakarta atau Solo, konglomerat Edward Suryajaya (ex Pemilik Group Astra, konglo terkaya RI) bergabung.

Awalnya, Skenario Rekayasa Opini Publik terhadap Jokowi ini hanya ditujukan untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah, kalahkan Bibit Waluyo, namun balik kanan bubar jalan dan putar haluan mengincar target baru, yaitu DKI Jakarta.

Perubahan target menjadi Cagub DKI dan terus jadi Presiden, dimulai saat Edward Suryajaya cs sukses konsolidasi kekuatan konglomerat Tionghoa.

Konsolidasi konglomerat Tionghoa itu tidak terlepas dari peran besar James Riady (pemilik Lippo grup) yang pada 2009 jadi tim koordinator dana SBY. James Riady berhasil himpun hampir semua konglomerat Cina utk mendukung penuh Jokowi sebagai Gubernur DKI dan lanjut ke Presiden RI 2014.

Peran besar lain adalah dari Jenderal Luhut Panjaitan yang sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat. Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp. 187 triliun (hutang pokok) plus Rp. 600 Trilyun (bunga) sampai 2032!

Mereka semua mendukung penuh Jokowi melalui media-media yang di bayar, uang, jaringan (china connection) dan turut berkampanye menangkan Jokowi.

Hasilnya tak mengherankan, laporan dari semua lembaga intelijen negara sama: konglomerat Tionghoa (incl : Buronan BLBI) dan komunitas Tionghoa solid mendukung ke Jokowi dan Presiden SBY pun sudah menerima laporan tersebut. Konfirmasi itu kami peroleh dari Jenderal purnawirawan yang menjadi pensihat Presiden RI.

Bahkan saking besarnya dana setiap hari pemberitaan tak lepas dari nama Jokowi, sudah kebelet betul agar Jokowi menjadi calon Presiden dan bahkan membuat film berjudul namanya, 'Jokowi', yang dirilis pada 20 Juni 2013 lalu dan gagal di pasaran.

Sang produser KK Dheeraj sempat membuat promosi ‘konspiratif’ dan di setting berkesan Jokowi menolak filmnya ditayangkan, padahal ini cuma ‘gertak sambal’ supaya beliau ini tidak tercitrakan sebagai orang yang ‘haus publisitas’ dengan kecenderungan mau melambaikan tangan di 2014. Film ini telah menghabiskan 13 miliar rupiah.
Dari kompas.com pada 2 Mei 2013, Jokowi mengatakan, “Enggak tahu, saya belum bertemu sama yang buat. Di depan, saya ngomong kalau saya tidak mau. Saya mau ketemu, tapi enggak tahulah, wong belum mengerti. Saya ini bukan tokoh, tapi tikih kecil-kecilan.”
Pada awalnya Mafia Cina ini tak cuma mengincar posisi Presiden RI dan Jokowi di usung, namun belakangan ketika Jokowi sudah di 'atas angin' mulailah ia juga memasarkan idelogis kapitalis-liberalis berbalut isu kerakyatan. Isu Kristenisasi massal tak urung ditanggalkan mereka dengan tokoh 'anjing galak' bernama Ahok alias Basuki Tjahaya Purnama untuk mengawal Kristenisasi massal.

Awalnya angkat Jokowi, setelah itu angkat tokoh Cina Ahok yang menjadi 'anjing galak' Kristenisasi.

Tokoh ulama Betawi KH. Fachrurozi Ishaq menilai kebijakan menempatkan lurah Kristen tersebut adalah agenda terselubung Kristenisasi. Dengan memanfaatkan Jokowi dan Ahok yang memang di persiapkan untuk memimpin Indonesia pasca lengsernya SBY 2014 ini.

Sejak diangkat menjadi Lurah hasil lelang jabatan, 27 Juni 2013, penolakan warga Lenteng Agung terhadap Lurah Susan terus bergejolak dan perempuan itu tetap tidak diterima warga, antara lain karena perbedaan agama dengan warga yang dipimpinnya. Susan beragama Kristen, sedangkan warga Lenteng Agung yang berjumlah sekitar 50-an ribu mayoritas beragama Islam.

Menurut warga setempat, selama Susan menjabat sebagai Lurah Lenteng Agung, dampak negatifnya langsung terasa. Tergerusnya etika pergaulan sosial yang sudah membudaya di masyarakat Lenteng Agung. Ucapan salam diganti menjadi ‘selamat pagi’ atau ‘good morning’ bukan ucapan salam layaknya mayoritas warga Lenteng Agung.

"Saya sudah melihat dari awal ketika ada pelelangan lurah, bahwasanya Jokowi dan Ahok sudah menempatkan orang-orang non Islam di posisi penting tapi dengan cara lelang, padahal orang itu sudah disiapkan oleh dia, lelang itu strategi dia," ujar Kyai Ishaq saat konferensi pers Forum Umat Islam (FUI) mendukung warga Lenteng Agung yang menolak lurah Susan, Kamis (3/9/2013) di Jakarta.

"Sebentar lagi sekolah-sekolah, nanti kepala sekolah SD, SMP, SMA akan dipegang oleh orang-orang Kristen," tambahnya.

"Kalo itu terjadi, saya akan berada di barisan paling depan untuk melawan itu semua," tegas ulama Betawi ini.

Celoteh Ahok Kerap Meremehkan Islam

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Jakarta, Hendardi, dalam tulisannya berjudul Demokrasi dan Politisasi Agama diKompas (3/7/2009), menyatakan, politisasi agama tampak dalam seputar kesalehan personal kandidat, performa pakaian para istri kandidat, maupun pilihan agama dan orientasi keberagamaan seorang kandidat pesta Demokrasi.

Politisasi agama, tulis Hendardi, bekerja dengan mengeksploitasi hal-hal yang merupakan identitas dan domain personal ke arena publik. Eksploitasi itu untuk dua kepentingan: menundukkan lawan atau untuk menghimpun dukungan baru.

Jika politisasi diperagakan untuk menundukkan lawan politik, bisa diduga pemicu politisasi dari seberang seorang kandidat. Sementara jika dimaksudkan untuk menghimpun dukungan baru dan memperluas konstituensi, politisasi agama sengaja didesain oleh diri sendiri.

Fenomena semacam itu, menurutKoordinator FSAI Yogyakarta Azis Anwar Fachrudin(Suara Karya, 05/07/2013), membawa sejumlah imbas negatif.

Pertama, fetisisme agama. Fetisisme adalah fenomena budaya populer. Ia menggunakan berbagai pesona dan daya pikat (charm) untuk memengaruhi bahkan mengendalikan orang-orang atau massa.

Kedua, dekonstruksi nilai kesucian dari simbol itu. Simbol yang menjadi tameng kesucian untuk mengiba rasa simpati justru membuat publik muak. Simbol yang suci itu bisa mengalami desakralisasi. Dekonstruksi nilai kesucian itu tak ubahnya sama dengan ketika simbol-simbol religi memasuki ruang komodifikasi agama, terutama saat bertepatan dengan momen-momen tertentu (Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan lain-lain).

Ketiga, banalitas agama. Politisasi simbol agama telah menciptakan suatu konsekuensi kultural. Yakni, terbaurnya ‘budaya luhur’ dengan ‘budaya rendah’. Akibatnya, agama menjadi sesuatu yang murah.

Kronologis Pelepasan Aset Pemda Solo

Bermula dari rencana Pemda Jawa Tengah untuk membeli bangunan hotel atau Balai Peristirahatan Maliyawan yang terletak di Tawangmangu, Solo/ Surakarta. Bangunan hotel itu, meski tanahnya adalah milik Pemda Jawa Tengah, namun bangunan di atas tanah tersebut adalah aset milik Pemda Solo / Surakarta karena dibangun dengan biaya /anggaran APBD Solo ( Surakarta) sekitar 12 tahun lalu.

Namun, rencana Pemda Jateng membeli bangunan hotel aset Pemda Surakarta itu kandas karena Walikota Surakarta, Joko Widodo tidak pernah menyetujui. Jokowi selalu menolak permohonan Pemda Jateng itu meski tidak jelas apa alasannya. Padahal sebagai unit usaha yang dikelola BUMD PT Citra Mandiri Jateng, Hotel Maliyawan itu tidak menguntungkan dan gagal beri deviden kepada Pemda Solo (Surakarta) dan Pemda Jateng.

Karena permintaan membeli bangunan hotel selalu ditolak Walikota Jokowi, Pemda Jateng balik berencana ingin menjual aset Pemda Jawa Tengah berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang dipergunakan sebagai Hotel Maliyawan yang dikelola oleh BUMD PT. Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) itu.

Rencana Pemda Jateng menjual tanah hotel tersebut melalui BUMN CMJT secara langsung, terbuka dan lelang tentu tidak mudah karena bangunan hotel yang berada di atas tanah itu adalah milik atau aset Pemda Surakarta. Pilihan terbaik adalah dengan menawarkan rencana penjualan / pelepasan tanah aset Pemda Jateng itu kepada Pemda Surakarta.

Nanti, setelah Pemda Surakarta membeli tanah aset Pemda Jateng tersebut, terserah kepada Pemda Surakarta, apakah akan menjual kembali tanah berikut bangunan hotelnya atau mau mengelola sendiri operasional Hotel Maliyawan itu.

Terhadap tawaran Pemda Jateng yang ingin jual tanah asetnya itu, Walikota Surakarta langsung menyatakan minatnya dan segera mengajukan rencana anggaran pembelian tanah Hotel Maliyawan sebesar Rp. 4 miliar kepada DPRD Surakarta yang kemudian disetujui oleh DPRD dengan rencana memasukan anggaran pembelian tanah aset Pemda Jateng dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Surakarta tahun 2010.

Melalui Nota Jawaban Walikota yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Suharto, Senin, Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), menjelaskan Pemkot Solo telah menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2010 dengan menganggarkan pembelian tanah Hotel Maliyawan senilai Rp 4. miliar.

Namun, berdasarkan Nota Kesepakatan Pemkot Surakarta dengan DPRD Kota Suarakarta No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Solo Tahun 2010, anggaran untuk pengadaan tanah Hotel Maliyawan ternyata tidak muncul sama sekali.

Kemudian diketahui bahwa Walikota Solo (Surakarta) mengajukan surat kepada Inspektorat Kota Surakarta yang berisi perintah Walikota untuk menelaah/mengkaji aspek hukum dan perundang-undangan terkait rencana Pemda Surakarta melepas aset berupa bangunan yang terletak di atas tanah Hotel Maliyawan, Tawangmangu, Surakarta.

Pihak Inspektorat Kota menberikan jawaban atas telaah dan kajian hukumnya kepada Walikota Joko Widodo. Dalam surat dari Inspektorat tersebut, ditegaskan bahwa untuk pemindahtanganan aset bangunan milik Pemda (Hotel Maliyawan) diperlukan penaksiran oleh tim dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Selanjutnya Pemkot harus memohon izin penghapusan aset dari DPRD Kota Solo. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan PP No 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 37 serta Perda No 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan telaah dan kajian Inspektorat, Walikota Joko Widodo mengirim surat kepada Ketua DPRD Kota Solo (Surakarta) tertanggal 29 Juli 2011 perihal permohonan persetujuan pemindahtanganan atas nama Balai Istirahat (BI) Maliyawan.

Pada paragraf kedua surat tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa sesuai dengan pasal 64 ayat 1 Perda 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan atas bangunan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Masih mengacu kepada surat dari Walikota Joko Widodo itu, disebut lagi bahwa sehubungan dengan Perda tersebut maka diajukan permohonan persetujuan DPRD dan selanjutnya dapat dibahas dalam rapat Dewan. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Inspektorat Kota pada 16 Desember 2010 tentang telaah staf pelepasan Hotel Maliyawan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa pada awalnya, Walikota Solo Joko Widodo masih menjalankan mekanisme dan prosedur pelepasan aset secara benar dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, setelah Walikota Joko Widodo ketahuan sudah menjual aset Pemda Solo/Surakarta secara diam–diam kepada Lukminto, Direktur PT. Sritex, sikap, perilaku dan pernyataan–pernyataan Joko Widodo berubah 180 derajat alias menjadi seorang pembohong. Ada apakah dengan Joko Widodo terkait pelepasan aset Pemda Solo berupa bangunan hotel Maliyawan itu?

Jokowi Mendadak Berubah 180 Derajat dan Berbohong

Kenapa terjadi perubahaan sikap, perilaku dan pernyataan Joko Widodo terkait penjualan aset Pemda Solo secara diam-diam kepada Lukminto? Kenapa tiba-tiba Joko Widodo selalu ngotot pertahankan pernyataan dan pendapatnya bahwa penjualan bangunan hotel aset Pemda itu TIDAK memerlukan persetujuan DPRD Solo dan TIDAK perlu mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Berkali–kali Joko Widodo mengatakan kepada publik bahwa sebagai walikota, pihaknya tidak perlu minta izin persetujuan kepada DPRD. Tidak perlu dengan penerbitan Peraturan Daerah/Perda terlebih dahulu jika pemda ingin menjual asetnya. Bahkan Jokowi mengatakan pelepasan aset pemda secara tanpa minta persetujuan DPRD terlebih dahulu itu, sudah sangat sering dia lakukan. Semuanya aman–aman saja, dalih Jokowi pada sekitar Juli 2012 lalu.

Mencermati perubahan sikap Joko Widodo dan kengototannya menabrak hukum itu, anak siswa SMA atau mahasiswa semester I pun mengerti dan paham bahwa pasti ada kolusi antara Jokowi dan Lukminto yang sangat patut diduga menghasilkan suap untuk Joko Widodo.

Berapa besar dugaan suap dari Lukminto kepada Joko Widodo sehingga Joko berani melanggar hukum, UU dan menipu DPRD dan rakyat Solo serta seluruh rakyat Indonesia itu? Berapa besar kerugian negara akibat KKN Jokowi – Lukminto itu?

Silahkan KPK, Kejaksaan dan Polri mengusut tuntas agar hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat terwujud. Sikap kita yang toleran/pembiaran terhadap perbuatan kriminal, kejahatan atau korupsi Jokowi ini, sesungguhnya sama saja dengan kita menyetujui perbuatan haram tersebut. [yudis/r.nuh/voa-Islam.com]

Jokowi Raih Man of The Year Meski Langgar 8 dari 19 Janjinya

JAKARTA (voa-Islam.com) - Kebelet Nyapres, itulah ungkapan yang tepat disematkan pada jaringan media milik James Riady dan Lippo yang menobatkan gelar Man of the year dari Majalah Globe edisi Januari 2014 ini. Seperti diketahui, James Riady memang salah investor yang mengorbitkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Akan lebih arif jika ditingkatkan sense of crisis nya ketika bangsa Indonesia dan khususnya kota Jakarta yang tengah dilanda banjir serta telah menelan puluhan korban jiwa meninggal dan ribuan kepala keluarga sengsara akibat janji yang belum kunjung ditepati oleh Jokowi.

Dari semua pernyataannya pada masa kampanye, ternyata Jokowi telah melanggar delapan janji, dari 19 janji yang diucapkan saat Jokowi berkampanye pada Pilgub DKI Jakarta.

Mustofa Nahra Wardaya, melalui akun Twitter ‏@MustofaNahra berkicau. “1-8 sudah dilanggar,” tulis @MustofaNahra

Berikut informasi dari situs Kemendagri yang memuat tulisan bertajuk “19 Janji Jokowi Saat Kampanye”.

Layakkah Jokowi meraih gelar 'Man of The Year' sedangkan kini warganya kelaparan dan terhempas dalam lautan banjir Jakarta? Anda tentu dapat menilainya bukan?

Stanley Greenberg, Konsultan Yahudi Jokowitainment

JAKARTA (voa-Islam.com) - Luar biasa hebat konspirasi James Riady cs dalam mengorbitkan Jokowi ke puncak popularitas demi terwujudnya mimpi mereka untuk memiliki seorang Presiden Indonesia yang berada di bawah kendali dan pengaruh mereka.

Tapi, disisi lain betapa bodohnya negeri ini, tulis Raden Nuh. Pertanyaan seperti judul di atas selalu mengganggu pikiran Raden Nuh jika melihat fenomena yang terjadi di tengah–tengah masyarakat kita yang latah memuja memuji tokoh tertentu padahal sosok tokoh itu tidak layak diberikan puja puji.

Begitu bodohkan bangsa kita ini yang terlalu mudah terkecoh dengan pencitraan dan opini sesat yang direkayasa oleh pihak tertentu untuk memberikan kesan baik terhadap figur yang sesungguhnya tidak baik.

Begitu bodohkah bangsa Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman pahit ditipu para penjahat bertopeng malaikat. Banyak tokoh yang semula disanjung dan diteladani, kemudian terbukti tidak lebih dari seorang penipu. Ketika mereka kabur, tinggalah rakyat korban penipuannya menangis menderita meratapi kerugiannya.

Begitu bodohkah rakyat Indonesia hingga terlalu mudah percaya berita dan opini yang dibentuk pemberitaan media mengenai karakter, integritas dan kredibiltas seorang tokoh. Tidak adakah mekanisme check and recheck yang semestinya dilakukan sebelum memberi kepercayaan besar atas sebuah amanah yang sangat menentukan nasib dan masa depan seluruh rakyat Indonesia.

Tidakkah sesuatu pencitraan yang berlebihan semestinya membuat kita lebih hati–hati dalam menilai figur tersebut. Bagaimana mungkin kita mempercayai bahwa tidak ada udang di balik batu dari sebuah realitas pencitraan sedemikian banyak media terhadap seseorang tanpa terlebih dahulu kita menganalisa apa sebenarnya tujuan pencitraan tersebut dan siapa pelaku atau sutradaranya.

Begitu kasat mata rekayasa pencitraan yang dibangun secara sistmatis, masif, terencana dan pasti menghabiskan uang yang sangat besar untuk pencitraan Joko Widodo atau Dahlan Iskan. Bahkan untuk Jokowi, nama akrab Joko Widodo, rekayasa pencitraan dirinya perlu diwaspadai.

Pencitraan terhadap Jokowi dilakukan oleh sebuah tim pencitraan yang lengkap, berpengalaman, terdiri dari berbagai kelompok yang bertugas dan bertanggungjawab untuk membentuk citra diri Jokowi sesuai dengan keinginan rakyat atau target yang ditetapkan tim konsultan pencitraan Jokowi.

Berdasarkan pengamatan kami yang sudah lama mencurigai adanya maksud jahat terselubung dari pihak tertentu terkait pengorbitan Jokowi sebagai ‘tokoh nasional, tokoh terpopuler, calon Presiden terbaik’ dan seterusnya, terlihat jelas rekayasa pencitraan Jokowi dilakukan melalui cara – cara sebagai berikut :
Ratusan media nasional dan lokal (koran, majalah, TV, radio, media online dll) dikontrak dan dibayar untuk setiap hari memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media cetak yang dikontrak dan dibayar tersebut, disediakan halaman atau kolom khusus yang memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media online, ditargetkan pemuatan berita Jokowi sampai sebanyak – banyaknya. Detik online misalnya, memuat berita tentang Jokowi bisa sampai 50 kali atau 50 judul per hari dan selalu ditayangkan setiap saat. Begitu tingginya target frekwensi menaikan berita tentang Jokowi, sampai – sampai semua aktifitas Jokowi dimuat dan diberitakan media.

Jokowi akan naik sepeda ke kantor, Jokowi lari maraton, Jokowi akan mudik ke Solo, Jokowi akan ke Pluit, Jokowi nonton film, Jokowi nonton wayang, Jokowi makan banyak sebelum nonton, Jokowi antar makanan ke Megawati, Jokowi bertemu si anu, Jokowi hebat, Jokowi luar biasa, Jokowi berniat, Jokowi tertawa, jokowi dikawal, Jokowi bersedih, Jokowi disambut warga, Jokowi bagi–bagi uang, Jokowi blusukan, Jokowi bermimpi, dan seterusnya…

Mungkin hanya ketika Jokowi buang angin, Jokowi buang hajat, Jokowi mimpi basah atau Jokowi sedang cebok, yang tidak dimuat oleh media massa–media massa bayaran dan kontraktor pencitraan Jokowi tersebut.

Sejumlah pengamat dan akademisi kampus disewa oleh sutradara dibalik pencitraan Jokowi untuk memberikan pendapat, penilaian dan kesan baik tentang Jokowi. Sesuai informasi yang diterima banyak staf pengajar dari Fisip UI Depok yang dibayar untuk mendukung pencitraan Jokowi. Mereka ini rutin memberikan pendapat atau komentar positif terhadap sosok Jokowi. Perilaku akademisi seperti ini dulu kami juluki ‘pelacur intelektual’. Menggadaikan rasionalitas dan keilmuannya demi rupiah.

Jaringan internasional digunakan untuk memberikan ‘legitimasi’ pencitraan positif tentang Jokowi. Bayangkan saja, seorang Gubernur di Indonesia yang belum membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin, belum ada prestasi kerjanya, tetapi sudah dipuja puji melalui pemberitaan berbagai media di luar negeri. Informasi yang kami terima, pemuatan berita tentang Jokowi ini adalah hasil dari rekayasa James Riady, Stan Greenberg cs dan jaringan Arkansas Connection yang diduga sebagai otak dari semua rekayasa pencitraan diri Jokowi.

James Riady adalah tokoh konglomerat pemilik grup Lippo yang merupakan teman baik mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton selama puluhan tahun, sejak 1986 sampai sekarang. James memiliki banyak catatan buruk mengenai sepak terjangnya di dunia bisnis dan politik, baik di Indonesia atau pun di dunia internasional.

Sejak menganut agama Kristen Evangelis, kedekatan James dengan tokoh Evangelis Amerika Serikat Pat Robertson sudah menjadi pengetahuan umum. Hal tersebut menempatkan James sebagai sosok yang selalu dicurigai umat Islam mengingat Pat Robertson, Mentor James Riady dikenal sebagai tokoh fanatik dan sangat membenci Islam/anti Islam.

Sementara itu Stan Greenberg adalah seorang Yahudi Zionist. Partner sekaligus pemilik konsultan politik terkemuka AS, Greenberg Quinlan Rosner, konsultan politik yang selalu digunakan Partai Demokrat AS dan berpengalaman menjadi konsultan ratusan politisi terkenal di dunia. James dan Greenberg keduanya adalah anggota utama Arkansas Connection.

Ratusan orang baik tenaga honor mau pun karyawan organik yang dipekerjakan di perusahaan–perusahaan Lippo Grup dan perusahaan para konglomerat Tionghoa yang menjadi pendukung pencitraan Jokowi, dikerahkan untuk membentuk citra palsu Jokowi melalui sosial media (socmed). Ribuan akun di berbagai socmed (twitter, facebook, dll) dikerahkan untuk mendongkrak popularitas dan kesan positif tentang sosok Jokowi. Mereka juga bertugas melindungi Jokowi dari segala bentuk kritik, termasuk pengungkapan kebenaran tentang siapa sebenarnya Jokowi.

ekayasa pencitraan Jokowi tidak hanya didukung oleh James Riady, Stangreeberg dan Arkansas Connection, melainkan juga oleh mayoritas konglomerat Tionghoa Indonesia, jaringan etnis China dunia/internasional, segelintir tokoh dan konglomerat pribumi serta dari berbagai kalangan/lembaga/insititusi non muslim, gereja, mayoritas komunitas Tionghoa Indonesia dan seterusnya. Benar–benar sebuah konspirasi tingkat tinggi yang dibentuk dan dijalankan dalam rangka mensukseskan Jokowi sebagai Presiden boneka di Indonesia.

Pencitraan Jokowi yang luar biasa, menghabiskan sumber daya uang, waktu dan tenaga yang sangat besar itu, juga berhasil menutupi fakta–fakta yang sebenarnya tentang karakter, kinerja dan track record Jokowi. Masyarakat tidak lagi berfikir logis dan tidak skeptis dalam menilai sosok Jokowi. Begitu banyak catatan buruk tentang Jokowi yang diabaikan atau terlindas oleh Tsunami Informasi dan opini yang dijejalkan konspirasi tingkat tinggi ini. Fakta bahwa Jokowi sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) atau penilaian kinerja Kemendagri yang membuktikan prestasi Jokowi biasa–biasa saja, malah lebih buruk dibanding kinerja rata–rata kepala daerah se– Indonesia, tidak menjadi perhatian rakyat.

Fakta bahwa Jokowi patut diduga terlibat korupsi pelepasan aset pemda Solo (Hotel Maliyawan), korupsi dana KONI Solo sebesar Rp. 5 miliar, korupsi hibah dana rehabilitasi pasar dari Pemda Jawa Tengah Rp. 1 miliar, korupsi dana bantuan siswa miskin Solo, korupsi proyek pengadaan videotron Manahan Solo, korupsi renovasi THR Sriwedari Solo, dan lain–lain, diabaikan begitu saja oleh rakyat Indonesia. Belum lagi dugaan korupsi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Program KJS dan KJP, KKN pada penunjukan pemenang dan pelaksana proyek MRT/Monorail Jakarta, korupsi pengadaan sumur resapan dan lain–lain.

Setiap zaman baik dalam kondisi normal atau pun dalam krisis politik, selalu menghasilkan dua alternatif: kehancuran dan kebangkitan. Setiap krisis politik akan melahirkan pahlawan dan bajingan. Bagi mereka yang berpandangan fatalis, krisis melulu dianggap sebagai malapetaka. Sebaliknya, bagi mereka yang penuh harapan, krisis bukan berarti celaka.

Krisis bisa berarti proses berat penuh tantangan yang harus dilalui sebelum “melahirkan”. sesuatu. Krisis ibarat perjuangan seorang ibu sebelum melahirkan “bayi kebahagiaan” yang segera mengganti semua tangis menjadi derai-tawa.

Krisis kepemimpinan bisa secara alamiah namun bisa juga dengan rekayasa penciptaan opini palsu melalui media–media seperti yang terjadi di Indonesia saat ini.

Sekelompok konglomerat Cina bersatu padu, bergabung dengan jaringan internasional seperti Arkansas Connection dan Jaringan China dunia yang didukung penuh pemerintah China melalui China Military Intellegence (CMI) atau dukungan dana tak terbatas dari perusahaan kedok/samaran bernama China Resources Corporation Ltd yang selama puluhan tahun memberikan bantuan finansial ke kelompok Lippo Grup di seluruh dunia.

Dengan anggaran tidak terbatas, jaringan dan penguasaan media yang mayoritas, kemampuan teknis rekayasa komunikasi politik dan opini, kelompok ini mampu menghancurkan semua tokoh yang potensial mengalahkan Jokowi dan mengantarkan Jokowi menjadi primadona tunggal di media–media dan ruang publik.

Untuk mencapai prestasi ini, tidak tanggung–tanggung, turut bergabung sebagai pemain utama di balik Jokowi, pakar konsultan politik terkemuka Stan Greenberg, yang terbukti sukses mengantarkan Bill Clinton menjadi Presiden AS untuk dua periode dan 11 pemimpin (Presiden dan perdana menteri) lainnya di negara masing–masing.

Memang tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya, bisa hadir sosok seorang James Riady yang dalam dirinya bisa menyatu dua kekuatan utama dunia yakni China dan Amerika Serikat yang dalam hal ini diwakili oleh Arkansas Connection.

Meski bukan organisasi resmi negara AS, Arkansas Connnetion, dimana James Riady sebagai salah satu elitnya, adalah organisasi yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintahan Obama, Presiden AS yang sangat menghormati dan mendengar saran–saran Arkansas Connection.

Krisis, karenanya, juga selalu menghasilkan pecundang dan pahlawan. Para pecundang adalah mereka yang mau melakukan apa saja, terutama dengan imbalan bayaran sebagaimana terjadi pada tokoh–tokoh dan selebriti Indonesia.

Mereka rela melacurkan pendapat dan hati nurani mereka, ikut–ikutan memuja seorang anak manusia yang bernama Jokowi, meski sadar sepenuhya bahwa Jokowi itu belum layak dan tidak semestinya mendapat apreasiasi luar biasa seperti itu karena kapasitas, integritas, kapabilitas dan kredibiltas Jokowi yang sebenarnya jauh dari memadai untuk dapat disebut pemimpin yang berhasil.

Mereka yang berdiri di belakang Jokowi dengan menggadaikan akal sehat dan hati nuraninya itu adalah para pecundang, pelacur intelektual.

Mereka termasuk para oportunis politik yang mau mengambil keuntungan di tengah-tengah luka bangsa yang menganga, dominasi kebodohan pada mayoritas rakyat Indonesia yang seharusnya mereka bimbing dengan memberikan penilaian atau pendapat yang rasional dan objektif.

Mereka malah memainkan peran sebagai penjerumus mayoritas rakyat Indonesia yang menaruh kepercayaan kepada mereka.

Mereka menjadi pencundang bukan karena kalah dalam pertarungan. Tapi, karena mereka memilih untuk takluk pada kepentingan pribadinya, di kala bangsa dan negara masih membutuhkan pengorbanan, kejujuran dan contoh teladan.

Sementara itu, para pahlawan adalah mereka yang rela menanggung derita, kecewa, bahkan kesempatan untuk menjadi populer karena berani berbeda pendapat dengan opini arus utama (mainstream). Para pahlawan adalah mereka yang berani bersikap tegas dan konsisten membela kebenaran dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.

Sejatinya mereka yang berani bersikap tegas dan menjunjung tinggi objektifitas ini adalah para pemenang, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rakyat banyak meski konsekwensinya mereka diserang oleh pasukan khusus pembentuk opini yang berjumlah ribuan orang banyaknya.

Pasukan khusus nasi kotak ini bersiaga 24 jam sehari, 7 jam seminggu dan 30 hari sebulan, siap membully siapa saja yang berani berpendapat berbeda apalagi mengecam sang tokoh boneka bernama Jokowi yang diagung–agungkan laksana santo atau nabi.

Para pecundang adalah mereka yang mandi kekayaan dari uang bayaran yang diterimanya dari para cukong penyandang dana penCapresan Jokowi. Begitu banyak uang yang digunakan penyandang dana Jokowi untuk mendukung kesuksesan rencana mereka menjadikan Jokowi sebagai Presiden boneka yang di bawah kendali mereka.

Tujuan akhirnya, tentu saja keuntungan yang berlipat ganda yang akan mereka peroleh, ekonomi dan politik, jika nanti Jokowi berhasil mereka dudukan sebagai Presiden boneka.

Para pecundang adalah mereka yang terdiam meski banyak korupsi besar gila–gilaan di depan mata. Misalnya dalam kasus PLN dan Pertamina yang coba dirampok habis Dahlan Iskan dengan cara licik dan memakai perisai opini media sebagai pelindungnya.

Bukan itu saja, para pecundang adalah yang memanfaatkan konspirasi media untuk menjatuhkan citra para tokoh lawan potensial jagoan mereka dengan menyebar fitnah–fitnah keji. Mereka tak segan-segan gunakan segala macam isu untuk menghantam lawannya.

Mula dari isu SARA hingga tuduhan korupsi. Mereka melakukan pemutarbalikan fakta yang didukung oleh media–media dan strategi komunikasi politik canggih yang disusun secara masif, sistematis, terencana dengan baik dan didukung dana yang luar biasa besar.

Kita semua bisa menjadi pecundang. Bisa pula menjadi pahlawan. Sebab predikat demikian sangat situasional dan tergantung siapa yang memberikan. Seorang pahlawan hari kemarin, bisa menjadi pecundang hari ini. Begitu pula sebaliknya.

Celakalah mereka yang terus-menerus memainkan peran pencundang dari hari kemarin hingga kini.

Sebab itu kita perlu memberikan penghargaan yang tulus bagi Megawati Soekarnoputri yang dengan gigih melindungi partainya dari tekanan dahysat langsung atau tidak langsung dari para konglomerat hitam yang ingin memaksakan Jokowi Si Boneka Glembuk menjadi calon Presiden dari PDIP.

Upaya Megawati melindungi partainya dari infiltrasi para konglomerat Cina yang ingin menguasai PDIP dan Indonesia dengan bantuan kader-kader PDIP pengkhianat patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Upaya Megawati menyelamatkan partainya, sesungguhnya juga mengandung makna telah menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari penguasaan para konglomerat Cina hitam, sebagian tokoh mantan jendaral yang ambisius dan buta mata hatinya dan para politisi pengkhianat bangsa yang tega melihat negara ini hancur demi memuaskan syahwat kekuasaan dan kekayaan pribadi. [jabir/rn/tm2r/voa-Islam.com]

Gus Dur-Mega Membesarkan Naga, Membelit Garuda

Selain Pemilu 1999, banyak kejadian istimewa terjadi pada masa BJ. Habibie menjadi Presiden RI. Yang sangat menonjol adalah persoalan ekonomi, dan kelanjutan dari krisis moneter. Habibie tidak percaya terhadap konsep pembangunan Widjojo Nitisastro yang selama Soeharto berkuasa menangani ekonomi Indonesia.

Pada akhir jabatannya, ketika IMF mulai terasa memaksakan kehendaknya, Soeharto sempat menyadari bahwa selama ini dia terjebak di dalam kapitalisme dan liberalisme ekonomi yang bertentangan dengan amanat Konstitusi; dan oleh sebab itu pula perekonomian Indonesia selalu berpihak kepada yang kuat.

Bukan hal yang luar biasa, kalau di masa Orde Baru terjadi ketimpangan pendapatan yang sangat besar antara Kelompok yang Kaya dan yang Miskin. Kelompok kaya didominasi oleh komunitas ECI yaitu para pengusaha yang menguasai industri dan perdagangan di hampir semua wilayah Indonesia.

Sedang yang umumnya miskin adalah para Pribumi yang menjadi buruh, petani dan nelayan, serta pedagang kecil dan karyawan swasta; para pegawai negeri dan pejabat negara umumnya juga didominasi oleh Pribumi yang mewakili kelompok menengah.

Masyarakat pun tahu masuknya modal besar asing sekaligus disertai dengan penguasaan atas sumber-sumber kemakmuran rakyat, seperti di sektor Migas dan pertambangan umum.

Baca lengkap di:
http://akhirzaman.info/nasional/ipoleksosbud/2330-mafiawar-popularitas-jokowi-dan-uang-haram-mafia-china-connection-.html

  •  Itulah politik duniawi... no halal no haram!
  • Cina meniru gaya Amerika dalam hal angkat-mengangkat "boneka" untuk kepentingan ideologi dan kekuasaannya. Cuma yang jadi masalah... yang dijadikan boneka mereka di dunia ini adalah kaum muslimiin.
  • Acara-acara hiburan, tawa-ria, musik dan mistik di media-media Nasional (terutama TV) yang 80% dikuasai mereka telah membuat bangsa Indonesia (mayoritas Muslim) terlena, lalai, lupa diri dan malas berfikir.
  • Di sisi lain, masyarakat kelas atasnya termasuk para pemimpinnya, mereka terbius dan tertipu dengan pujian, sanjungan dan penghargaan-penghargaan yang menipu. Hubud-dunya... haus pengakuan, lapar penghargaan, minat eksistensi dan takut mati.
  • Memang benar... Dunia adalah syurga bagi para kafiirin dan neraka bagi para mukminiin. 
  • Sebuah DRAFT!

Tahukah Anda Fakta mengenai Naskah Proklamasi yang Sebenarnya?



Ketika para pendiri Republik ini (terutama panitia sembilan) berhasil merumuskan satu gentlement agreement yang sangat luhur dan disepakati pada tanggal 22 juni 1945 kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Sesungguhnya Piagam Jakarta inilah mukadimah UUD ’45 yang pertama. Tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jum’at dan bulan Ramadhan, Indonesia lahir sebagai negara dan bangsa yang merdeka.Dan hendaknya disadari oleh setiap muslim, bahwa Republik yang lahir itu adalah negara yang “berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Negeri ini pernah berdasar pada syari’at Islam, meskipun syari’at Islam yang dikompromikan, karena pada dasarnya syari’at Islam adalah rahmatan lil’alamiin, bukan hanya untuk umat Islam.

Namun keesokan harinya, tanggal 18 Agustus, rangkaian kalimat “berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan yang Maha esa”.

Pengkhianatan Naskah Proklamasi; Piagam Jakarta

Teringat dengan Piagam Jakarta maka akan teringat pula dengan tujuh kata yang yang dihapus, ”Kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tujuh kata inilah yang membuat umat islam politik (islamopolithics: orang yang menerapkan nilai-nilai islam dalam kehidupan bernegara/ politik, tidak ada pendiferensiasian antara islam (ibadah) dan politik) menjadi berang hingga saat ini, dan masih sangat mengharapkan agar kata tersebut muncul kembali dalam Sila Pertama Pancasila (Pancasila waktu itu diterima sebagai bagian dari manifestasi islam karena waktu itu pembuat Pancasila menyertakan tujuh butir kata tersebut). Saat ini masyarakat mengalami penyempitan pandangan, bahwa Piagam Jakarta adalah hanya tujuh butir kata yang mengalami penghapusan.

Piagam Jakarta yang sebenarnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar yang biasa kita dengarkan ketika upacara-upacara formal. Seharusnya piagam itulah yang harus dibacakan ketika proklamasi Indonesia dikumandangkan karena di dalamnya telah berisi falsafah dasar berdirinya bangsa ini dan dasar penggerak ketika negara ini akan berkembang (Quo Vadis Indonesia).

Naskah Proklamasi yang kita tahu adalah sebuah kertas dengan tulisan dari Soekarno yang penuh dengan coretan. Bila kita coba mengkrititsi lebih dalam, melihat dan meneliti. Apakah sebuah proklamasi bangsa yang besar ini dibuat dengan sangat tergesa-gesa? Tidak ada Negara di belahan bumi manapun yang mirip dengan Indonesia yang Naskah asli proklamasinya penuh dengan corat-coret sana-sini dan yang parahnya adalah hanya dari pikiran beberapa orang saja.

Naskah Proklamasi yang sebenarnya adalah Naskah Piagam Jakarta. Soekarno pada waktu itu enggan membacakan Naskah Piagam Jakarta karena di dalamnya masih ada “Tujuh Kata” sakral. Soekarno sangat paham dengan makna kata tersebut dan sejarah yang menyertai prosesinya, seandainya Naskah Piagam Jakarta ini dijadikan Naskah Proklamasi. Ditambah desakan kaum nasionalis muda waktu itu yang memaksa untuk segera diproklamasikannya negeri ini.

Bila kita ingat lagi bersama-sama tentunya pelajaran sejarah di SMA kita dulu. Maka tertulislah nama SM Kartosuwiryo. SM Kartosuwiryo telah mengumandangkan (mengumumkan) kemerdekaan Negara Islam Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal itulah yang membuat kaum muda menculik Soekarno ke Rengasdenglok, karena takut seandainya negeri ini menjadi negeri islam.

Mengingat SM Kartosuwiryo, imam NII telah mengumandangkan berdirinya negeri islam pada tanggal 15 Agustus. Ahmad Soebardjo yang waktu itu mewakili kaum muda menyarankan Soekarno agar membuat naskah proklamasi seperti pengumuman proklamasi yang dibacakan Kartosuwiryo pada tanggal 15 Agustus 1945. Jadi Naskah Proklamasi kita adalah hanya merupakan Pengumuman Proklamasi bukan suatu naskah yang melandasi jiwa bangsa Indonesia ini. Naskah proklamasi kita adalah naskah proklamasi yang paling aneh bila diandingkan dengan naskah proklamasi dari Negara-negara di belahan dunia lain.

Naskah Piagam Jakarta

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indnesia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: ketuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Djakarta, 22 Juni 1945,

Ir. Soekarno
Mohammad Hatta
A. A. Maramis
Abikusno Tjokrosujoso
Abdul Kahar Muzakir
H. A. Salim
Achmad Subardjo
Wachid Hasjim
Muhammad Yamin

Naskah inilah yang semestinya dibacakan ketika Negara Indonesia merdeka…

Sesungguhnya kejahatan yang paling besar terhadap suatu bangsa dan kemanusiaan adalah pemutarbalikan fakta sejarah. Hal ini pasti akan menimbulkan keresahan global. Contohnya dapat kita lihat pada kasus manipulasi sejarah penjajahan Jepang di Korea dan Cina. Apa yang terjadi di Jepang tampaknya juga terjadi di negeri ini. Demikian pula kiranya yang terjadi pada Piagam Jakarta, dan penerapan syari’at Islam di Indonesia, yang mengemuka justru seolah olah jika syari’at Islam diterapkan itu sama dengan menghianati perjuangan para pahlawan.

Ada yang mengungkapkan “Pendahulu-pendahulu kita itu berpikir jauh ke depan. Negara kita kan negara hukum. Landasannya adalah Pancasila dan UUD’45. Ini semua dulu sudah dirumuskan oleh tokoh-tokoh Islam.” Atau ada yang menyatakan bahwa dulu para ormas Islam tidak pernah menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, atau menginginkan syari’at Islam diterapkan di negeri ini.

Fakta Sebenarnya

Bila pembaca ingin detailnya bagaimana perjuangan pendahulu kita untuk tegaknya Islam di Indonesia, silakan membaca buku Piagam Jakarta 22 Juni 1945 karya H. Endang Saifuddin Anshari (Pustaka, 1983). Pada ruang terbatas ini, kami hanya ingin mengungkap bagian paling penting dari aspek sejarah yang tak boleh dilupakan, apalagi dimanipulasikan.

Istilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah istilah yang diintroduksikan oleh seorang Muslim nasionalis sekular, Mr. Muhammad Yamin. Ini terlihat dari ungkapan Soekarno dalam sidang BPUPKI tatkala menolak keberatan Ki Bagus Hadikusumo, pemimpin Muhammadiyah, yang meminta agar anak kalimat bagi pemeluk-pemeluknya dicoret dari pembukaan (preambule): “Pendek kata inilah kompromis yang sebaik-baiknya. Jadi Panitia memegang teguh kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Muhammad Yamin “Jakarta Charter”, yang disertai perkataan anggota yang terhormat Sukiman “Gentleman’s Agreement”, supaya ini dipegang teguh di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Saya mengharap paduka tuan yang mulia, rapat besar suka membenarkan sikap Panitia itu”

Dari ungkapan Ki Bagus yang juga sejalan dengan saran Kiai Ahmad Sanusi, terlihat bahwa aspirasi golongan Islam yang didukung oleh surat 52 ribu ulama setanah air bukanlah apa yang tercantum dalam Piagam, yakni: Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan… Indonesia

Akan tetapi, aspirasi golongan Islam yang waktu itu antara lain ditokohi oleh Abikusno Tjokrosoejoso (PSII), Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), Haji Agus Salim (Partai Penyadar), dan Abdul Wahid Hasyim (Nahdatul Ulama), adalah: Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam[1], menurut dasar kemanusiaan. Ini terlihat dari ucapan Abikusno untuk menengahi debat Soekarno dengan Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah),“Kalau tiap-tiap dari kita harus, misalnya dari golongan Islam menyatakan pendirian, tentu saja kita menyatakan, sebagaimana harapan tuan Hadikusumo. Tetapi kita sudah melakukan kompromi…”. Penjelasan Abikoesno ini disambut dengan tepuk tangan anggota BPUPKI dan akhirnya Hadikusumo menerima dan sidang akhirnya menerima Piagam Jakarta secara bulat.

Sayangnya, gentleman’s agreement ini dilupakan oleh tokoh-tokoh kalangan nasionalis tatkala BPUPKI sudah berubah menjadi PPKI. Saat mengumumkan UUD 1945, hasil sidang BPUPKI berhari-hari yang dipenuhi dengan perdebatan dan kompromi yang susah payah (berupa Mukadimah atau Piagam Jakarta dan Batang Tubuh UUD) tiba-tiba diubah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Perubahan itu antara lain:
  1. Dalam Preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat: berdasarkan kepada ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
  2. Pasal 6 ayat 1, “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” dicoret.
  3. Sejalan dengan perubahan di atas, maka Pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Persetujuan PPKI atas perubahan itulah yang oleh pimpinan Masyumi Prawoto Mangkusasmito dikatakan menimbulkan satu historische vraag, satu pertanyaan sejarah; menimbulkan kekecewaan golongan Islam. Muhammad Natsir saat itu berkata: “Menyambut hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmied. Menyambut hari besoknya, 18 Agustus, kita beristighfar. InsyaAllah umat Islam tidak akan lupa

Namun demikian, buru-buru Soekarno sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas perubahan itu mengatakan bahwa UUD itu sementara, UUD kilat, Revolutiegrondwet. Soekarno menjanjikan bahwa jika kondisi normal akan mengumpulkan MPR untuk membuat UUD yang lebih lengkap dan sempurna (ibid, 43). Akan tetapi, kita melihat fakta sejarah pada sidang-sidang konstituante hasil pemilu 1955, ternyata terjadi deadlock dan Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 yang isinya kembali kepada UUD 1945 yang Revolutiegrondwet itu. Hal itu berlaku hingga hari ini.

Mengapa Piagam Jakarta masih terus mengemuka? Media Indonesia (30/08/2001) menulis bahwa sebabnya adalah adanya fakta sejarah yang mendukungnya. Dalam konsiderans Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disebutkan bahwa bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi itu. Kita tahu, dengan dasar hukum dekrit itulah, UUD ’45 berlaku kembali sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia.

Sayang sekali, konsiderans itu ternyata toh tidak pernah menjadi pertimbangan yang sebenarnya. Lebih merupakan beleid politik. Pasalnya, pemerintah Indonesia dengan seluruh sistem hukum dan ketatanegaraannya, pada faktanya sama sekali tidak memperhatikan apa yang ada di dalam Piagam Jakarta serta apa yang menjadi pemikiran dan perasaan umat Islam Indonesia. Bahkan, yang ada justru depolitisasi dan rekayasa sedemikian rupa. Tujuannya agar Islam dalam arti ideologi (Islam mabda’i) atau politik (Islam siyasi) hilang musnah dari permukaan bumi Islam yang bernama Indonesia ini.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah ta’aala dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.” (QS AnNashr ayat 1-3)

Menyerang isu penerapan syari’at Islam sebagai akan kembali ke masa barbar, atau akan teraniayanya non-Muslim, sungguh kekhawatiran laten dan klise yang dulu diungkapkan oleh Latuharhary pada sidang BPUPKI (H. Endang Saifuddin, ibid, 29) dan muncul lagi pada petang 17 Agustus 1945, yakni tatkala seorang opsir Jepang menyampaikan bahwa orang-orang Kristen Protestan dan Katolik dari Timur enggan bergabung manakala digunakan Mukaddimah dan Batang Tubuh UUD 1945 hasil sidang BPUPKI (H. Endang Saifuddin, ibid, 45-46). Akan tetapi faktanya pada saat bangsa Indonesia masih berpegang teguh pada UUD 1945 (hasil perubahan memenuhi aspirasi mereka), toh orang-orang Kristen dan Katolik dari Timur itu sangat kuat keinginannya melepaskan diri dari Indonesia. Kongres Papua, FKM, seolah iri kepada Timtim yang telah berhasil memisahkan diri dari NKRI.

Berikut isi teks proklamasi yang disusun oleh duet Soekarno-Hatta:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno/Hatta
Teks tersebut merupakan hasil ketikan Sayuti Melik (atau Sajoeti Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi.

Proklamasi kemerdekaan itu diumumkan di Rumah Bung Karno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada 17 Agustus 1945, hari Jum’at, bulan Ramadhan, pukul 10.00 pagi.

Kritik KH Firdaus AN terhadap teks Proklamasi diatas:
  1. Teks Proklamasi seperti tersebut diatas jelas melanggar konsensus, atau kesepakatan bersama yang telah ditetapkan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 22 Juni 1945.
  2. Yang ditetapkan pada 22 Juni 1945 itu ialah, bahwa teks Piagam Jakarta harus dijadikan sebagai Teks Proklamasi atau Deklarasi Kemerdekaan Indonesia.
  3. Alasan atau dalih Bung Hatta seperti diceritakan dalam bukunya Sekitar Proklamasi hal. 49, bahwa pada malam tanggal 16 Agustus 1945 itu, ‘Tidak seorang di antara kami yang mempunyai teks yang resmi yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945, yang sekarang disebut Piagam Jakarta, ‘ tidak dapat diterima, karena telah melanggar kaidah-kaidah sejarah yang harus dijunjung tinggi. Mengapa mereka tidak mengambil teks yang resmi itu di rumah beliau di Jl. Diponegoro yang jaraknya cukup dekat, tidak sampai dua menit perjalanan? Mengapa mereka bisa ke rumah Mayjend. Nisimura, penguasa Jepang yang telah menyerah dan menyempatkan diri untuk bicara cukup lama malam itu, tapi untuk mengambil teks Proklamasi yang resmi dan telah disiapkan sejak dua bulan sebelumnya mereka tidak mau? Sungguh tidak masuk akal jika esok pagi Proklamasi akan diumumkan, jam dua malam masih belum ada teksnya. Dan akhirnya teks itu harus dibuat terburu-buru, ditulis tangan dan penuh dengan coretan, seolah-olah Proklamasi yang amat penting bagi sejarah suatu bangsa itu dibuat terburu-buru tanpa persiapan yang matang!
  4. Teks Proklamasi itu bukan hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang tokoh nasional (Soekarno-Hatta), tetapi harus ditanda-tangani oleh 9 (sembilan) orang tokoh seperti dicantum dalam Piagam Jakarta. Keluar dan menyimpang dari ketentuan tersebut tadi adalah manipulasi dan penyimpangan sejarah yang mestinya harus dihindari. Teks itu tidak otentik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Deklarasi Kemerdekaan Amerika saja ditandatangani oleh lebih dari 5 (lima) orang tokoh.
  5. Teks Proklamasi itu terlalu pendek, hanya terdiri dari dua alinea yang sangat ringkas dan hampa, tidak aspiratif. Ya, tidak mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia; tidak mencerminkan cita-cita yang dianut oleh golongan terbesar bangsa ini, yakni para penganut agama Islam. Tak heran banyak pemuda yang menolak teks Proklamasi yang dipandang gegabah itu. Tak ada di dunia, teks Proklamasi atau deklarasi kemerdekaan yang tidak mencerminkan aspirasi bangsanya. Teks Proklamasi itu manipulatif dan merupakan distorsi sejarah, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam sejarah tak ada kata maaf, karena itu harus diluruskan kembali teks Proklamasi yang asli. Adapun teks Proklamasi yang otentik, yang telah disepakati bersama oleh BPUPKI pada 22 Juni 1945 itu sesuai dengan teks atau lafal Piagam Jakarta.
KH Firdaus AN mengusulkan supaya dilakukan koreksi sejarah. Untuk selanjutnya, demi menghormati musyawarah BPUPKI yang telah bekerja keras mempersiapkan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, maka semestinya pada setiap peringatan kemerdekaan RI tidak lagi dibacakan teks proklamasi “darurat” susunan BK-Hatta. Hendaknya kembali kepada orisinalitas teks proklamasi yang otentik seperti tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 diatas.

Benarlah Nabi Muhammad shollallahu ’alaih wa sallam yang mensinyalir bahwa dekadensi ummat terjadi secara gradual. Didahului pertama kali oleh terurainya ikatan Islam berupa simpul hukum (aspek kehidupan sosial-kenegaraan). Tanpa kecuali ini pula yang menimpa negeri ini. Semenjak sebagian founding fathers negeri ini tidak berlaku “amanah” sejak hari pertama memproklamirkan kemerdekaan maka diikuti dengan terurainya ikatan Islam lainnya sehingga dewasa ini kita lihat begitu banyak orang bahkan terang-terangan meninggalkan kewajiban sholat. Mereka telah mencoret kata-kata “syariat Islam” dari teks proklamasi. Bahkan dalam teks proklamasi “darurat” tersebut nama Allah ta’aala saja tidak dicantumkan, padahal dibacakan di bulan suci Ramadhan! Seolah kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tidak ada kaitan dengan pertolongan Allah ta’aala..!

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

Sungguh akan terurai ikatan Islam simpul demi simpul. Setiap satu simpul terlepas maka manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Yang paling awal terurai adalah hukum dan yang paling akhir adalah sholat.” (HR Ahmad 45/134)

Sumber