31.3.15

Duh... Situs-situs Islam Online Diblokir, Media Islam Dibungkam!


"Al ISLAM memang menjadi MASALAH bagi Iblis dan para pengikutnya dari golongan jin & manusia"

Innalillahi wa innailaihi rajiuun.
Dan memang... pecinta dunia sampai kapan pun 'nggak bakalan nyambung' dengan pecinta akhirat?
#KembalikanMediaIslam

Politik "Test The Water" dan Pemblokiran Situs Islam


Eramuslim.com – Lempar dulu wacana apa pun ke tengah masyarakat. Tunggu beberapa saat, atau hari. Jika membuat gaduh masyarakat, banyak yang menentang dan mengecam, maka urungkanlah wacana itu dan katakan jika wacana itu bukanlah kehendak pemerintah. Namun jika masyarakat sama sekali tidak gaduh, atau cuma sedikit yang mempersoalkannya, maka pemerintah akan mengklaim wacana tersebut sebagai kebijakannya dan segera memberlakukannya. Inilah yang disebut politik Test The Water.

Dalam Cambridge Dictionary Online, Test The Water (TTW) diartikan sebagai: To find out what people’s opinions of something are before you ask them to do something. Terjemahan bebasnya adalah, “Untuk mencari tahu bagaimana pendapat masyarakat atas sesuatu sebelum memerintahkan melakukan sesuatu.”

Atau dimaksudkan juga sebagai: To find out whether something is likely to be successful before you do or try it, yang jika diterjemahkan secara harfiah memiliki arti sebagai, “Untuk mengetahui apakah sesuatu itu mungkin dilakukan atau mungkin berhasil, sebelum Anda melakukannya atau mencobanya.”

Jika dikaitkan dengan strategi politik, maka strategi TTW dalam politik adalah cara pemerintah atau kekuasaan untuk melemparkan suatu isu ke tengah masyarakat dan melihat responnya.

Politk TTW ini jadi populer di Indonesia semenjak kampanye Pemilihan Presiden 2014 lalu. Saat itu, tim kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla banyak memunculkan wacana-wacana sensitif nan kontroversial ke tengah masyarakat, yang membuat masyarakat resah, kemudian wacana yang ditolak masyarakat itu pun disanggah oleh mereka sendiri. Jika wacana itu diterima positif oleh masyarakat, maka wacana itu pun dilanjutkan untuk direalisasikan.

Secara umum pola yang digunakan oleh tim Jokowi dan Jusuf Kalla adalah sebagai berikut:
  • Melemparkan isu ke masyarakat melalui media & menunggu;
  • Masyarakat merespon isu melalui berbagai saluran media juga media sosial;
  • Jika isu ditanggapi positif, maka Jokowi-JK akan mengakui dan melanjutkannya;
  • Jika isu ditanggapi negatif, maka Jokowi-JK akan menolak dan menghentikannya;
  • Hal seperti berlangsung berkali-kali hingga polanya sudah terbentuk di benak masyarakat. Hingga pameo, “Siapa yang bilang?” pun menjadi sering terdengar. Jokowi sering mengatakan hal ini di media massa.

Sebagai contoh, berikut beberapa isu yang dilempar oleh tim Jokowi-JK, kemudian disanggah sendiri oleh mereka:
  • Bos Syiah Jalaluddin Rakhmat diusulkan menjadi Menteri Agama, gagal karena banyak mendapat tentangan.
  • Jokowi Akan Hapus Kolom Agama di KTP, gagal pula karena masyarakat resah.
  • Penghapusan Aturan Pendirian Rumah Ibadah, yang dilempar anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia, salah seorang tokoh liberal. Namun ini pun gagal.
  • Pemberitaan Penghapusan Kementerian Agama, Diganti Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat. Ini pun gagal karena masyarakat tidak setuju.
  • Pengaturan Doa di Sekolah Negeri Agar Tak Dominan Islam, ini juga gagal karena diprotes masyarakat luas.

Pemblokiran Situs-Situs Islam

Dan sekarang, sedang ramai dibahas terkait permintaan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) kepada Kemenkominfo untuk memblokir situs-situs dakwah Islam yang dituding terkait "terorisme", termasuk eramuslim.com. Hal ini langsung menjadi trending topic banyak media sosial.

Tokoh dan pakar teknologi informasi Indonesia, Onno W. Purbo, sampai turun gunung dan berkomentar terkait hal ini. Menurut Onno, jika pemerintah Jokowi benar memblokir situs-situs Dakwah Islam tersebut, maka hal ini jelas bertentangan dengan HAM. Akses ke Informasi merupakan Hak Azasi Manusia (HAM) yang paling dilindungi dalam Deklarasi Human Right artikel 19.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” (http://www.un.org/en/documents/udhr/)

“Ini bisa-bisa terlanggar oleh KEMKOMINFO dengan memblokir secara sembarangan + sembrono & belakangan ini beberapa situs dakwah juga di blokir,” tulis Onno di akun facebooknya hari ini, Senin (30/3).

“Hati2 KEMKOMINFO bisa-bisa menjadi pelanggar HAM kalau praktek ceroboh ini diteruskan tanpa kontrol yang baik,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 19 situs media Islam diblokir Kemenkominfo atas permintaan BNPT dengan dalih situs-situs tersebut menyebarkan radikalisme. Diantaranya: arrahmah.com, voa-islam.com, panjimas.com, dakwatuna.com, hidayatullah.com, eramuslim.com, salam-online.com, dan kiblat,net.

Redaksi PIYUNGAN ONLINE juga baru saja menerima email dari seorang yang bekerja di Provider Network yang membenarkan adanya Surat Pemblokiran dari pihak Kemenkominfo tersebut. Menurutnya, saat ini beberapa provider yang sudah melakukan pemblokiran adalah ISP INDOSATM2, LOOP, SPEEDY.

Tindakan gegabah pemerintah, jelas membuat resah banyak Netizen. Bahkan tindakan perlawanan di dunia maya terhadap langkah gegabah ini sudah menjadi trending topic dunia. Jiak pemerintah Jokowi sungguh-sungguh akan melakukan pemblokiran terhadap situs-istus Islam, maka langkah ini ditakutkan akan memunculkan perlawanan dari para hacker terhadap situs-situs pemerintah dan bahkan sistem perbankan nasional dan sebagainya.

Sampai saat ini, belum ada komentar apa pun dari pemerintah, menteri maupun presiden dan wakil presiden. Semoga saja pemblokiran terhadap situs-situs Islam cuma sekadar test the water, dan ketika umat Islam bangkit melawan, maka pemerintah akan segera mengatakan di media, “Itu cuma HOAX!” (rz)

22.3.15

Bahaya Syiah Ancam Keutuhan NKRI

Eramuslim.com – Anggota Komisi Hukum dan Per-Undang-Undangan MUI Pusat, DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM mengatakan dampak yang ditimbulkan dari kerjasama antara Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dengan University and Reserch Institut for Qur’an and Hadith Iran (UAR) adalah semakin banyaknya kaum muda Indonesia yang tidak mengerti apa dan bagaimana Syiah yang sebenarnya.

Mereka akan terperangkap pada pemikiran ideologi-politik Syiah Iran,” kata DR. Abdul Chair, Jum’at (20/03/2015), dikutip dari Hidayatullah.com.

Laman UIN Online, Rabu (18/03/2015), mewartakan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan University and Reserch Institut for Qur’an and Hadith Iran (UAR) sepakat menandatangani naskah kerjasama di gedung Rektorat UIN Jakarta.

Perlu dicatat, ujar DR. Abdul Chair, kelembagaan Pojok-Pojok Iran (Iranian Corner, red) di berbagai kampus di Indonesia, justru banyak memasarkan ‘Revolusi Imam Husein ra’ dan ‘Revolusi Khomeini’ yang dijadikan jargon perjuangan Islam.

Dengan hadirnya kelembagaan resmi Iran tersebut, kata Abdul Chair, akan semakin menumbuhkembangkan semangat kaum muda untuk mengikuti pemikiran ideologi-politik Syiah Iran.

Semua itu diarahkan untuk membentuk pemikiran yang mengarah kepada konsep Wilayatul Faqih sebagai pemegang kekuasaan Islam sedunia (lihat: Pasal 5 UUD Republik Iran, red),” ungkap DR. Abdul Chair.

Kondisi yang demikian, menurut Abdul Chair tentu akan merugikan bahkan mengancam keberadaan dan keberlangsungan ideologi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika karena ideologi Imamah Syiah Iran tidak dapat dipertemukan dengan ideologi manapun, termasuk Pancasila.

Selain itu, masih menurut Abdul Chair, ada kepentingan terselubung di balik kerjasama tersebut yaitu terkait dengan proyek Syiahisasi dan Iranisasi di Indonesia.

Syiahisasi menunjuk terciptanya eksodus dari Ahlus sunnah menjadi Syiah, minimal menjadikan Syiah Relasional (kaum Ahlus Sunnah yang memberikan dukungan kepada Syiah dan Iran yang berdasarkan prinsip simbiosis mutualistic, red),” papar Abdul Chair.

Sedangkan ‘Iranisasi’, sambung Abdul Chair, menunjuk kepada terciptanya rasa, paham dan semangat Parsia yaitu suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan nasionalisme Indonesia. Cara pandang (Wawasan Nusantara, red) akan bergeser ke Iran yang notabene adalah Parsia.

Cara pandang ini akan melahirkan pemikiran dan sikap yang mendukung kebijakan politik dan hukum sang Rahbar,” pungkas Abdul Chair.

Karena itu menurut pria yang disertasinya membahas hubungan Syiah dan ketahanan nasional ini menuturkan pemerintah melalui kementerian terkait, seyogyanya harus mengawasi arus ekspansi ideologi imamah yang dilakukan Syiah Iran di Indonesia.

Syiah dan Iran ibarat dua sisi dari mata uang yang sama, sejarah Syiah dalam banyak kasus telah menimbulkan konflik dan bahkan mampu mengambil alih pemerintahan, sebagaimana yang terjadi di Libanon dan Yaman,” ungkap DR. Abdul Chair kepada hidayatullah.com.

Sementara itu, laman Syiah menulis Iran adalah negeri kaum Syiah yang saat ini tengah mencari pengaruh kawasan. Iran bahkan menanamkan pengaruh paham Syiah ke beberapa kampus di Indonesia dengan kerjasama menempatkan “Iran Corner” (Pojok Iran), termasuk di beberapa kampus. Saat ini, tulis laman itu, Iranian Corner sudah ada di 12 universitas diantaranya adalah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, UIN Malang, UIN Bandung, dan UIN Riau.(rz)


Kerjasama UIN Jakarta – Iran Dinilai Muluskan Ekspansi Ideologi Imamah Syiah di Indonesia

Orang-orang Syiah dan Iran dinilai memanfaatkan jalur lembaga pendidikan dan dukungan para tokoh, cendekiawan termasuk pemerintah untuk melancarkan ekspansi ideologi imamah Syiah yang berbahaya.

Hidayatullah.com—Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan University and Reserch Institut for Qur’an and Hadith Iran (UAR) dinilai hanya memuluskan ekspansi ideology imamah Syiah yang membahayakan bagi Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi Hukum dan Per-Undang-Undangan MUI Pusat, Dr. Abdul Chair Ramdahan menanggapai kerjasama UIN Jakarta dan University and Reserch Institut for Qur’an and Hadith Iran Rabu (18/03/2015) lalu.

Menurut Dr Abdul Chair Ramadhan, kerjasama kedua institusi itu hanya merupakan salah satu bagian dari kepentingan geostrategi Iran agar dapat diakui di Indonesia sebagai salah satu madzhab resmi dalam Islam.

“Melalui propaganda madzhab Ahul Bait yang sebenarnya menggabungkan dua aliran yakni aliran Jafari dan Itsna Asyariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UUD Rep. Iran, Syiah Iran hendak melakukan ekspansi ideologi Imamah,” tegas Dr. Abdul Chair kepada hidayatullah.com, Jum’at (20/03/2015). [baca juga: Soal Kerjasama UIN Jakarta-Iran, Pakar: Iran Lakukan Proyek Syiahisasi dan Iranisasi di Indonesia]

Masih menurut Dr. Abdul Chair kerjasama itu juga sekaligus mempertegas dan memperkuat eksistensi Pojok-Pojok Iran (Iranian Corner,red) yang tersebar di berbagai kampus di Indoensia, salah satunya seperti di UIN dan Muhammadiyah.

“Syiah Iran telah berhasil menghimpun sekte-sekte Syiah yang terpecah dalam berbagai aliran, namun Syiah Iran belum mendapatkan pengakuan secara resmi dari mayoritas Ahlus Sunnah,” ujar Dr. Abdul Chair.

Untuk kepentingan itulah, dosen yang juga konsultan hokum ini mengatakan, Indonesia dipandang menjadi mitra strategis dalam membangun opini bahwa Syiah adalah bagian dalam Islam. Terlebih lagi kerjasama yang dilakukan dengan UIN Jakarta dimana banyak para elite Syiah Iran yang menempuh pendidikan S3 di universitas itu.

“Tentu hal tersebut memang sudah dipersiapkan dengan matang dan infiltrasi kedalam UIN Jakarta tidak dapat dipungkiri,” tegas Dr.Abdul Chair.

Melalui University and Research Institute for Quran and Hadith Iran (UAR), Dr. Abdul Chair menegaskan, seolah-olah Syiah Iran hendak menunjukkan bahwa Syiah yang ada di Iran sama-sama mengedepankan Al-Qur’an yang sama dan begitu pula degan pengkajian atas hadith, tidak ada dikotomi antara hadith Ahlus Sunnah dengn Syiah, padahal dalam implementasinya Syiah cenderung antagonistik dan banyak memutilasi ayat Al-Qur’an dan hadith Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallah yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallah, terutama sahabat yang agung.

“Jelasnya, kerjasama itu tidak lebih merupakan pengembangan ekspansi ideologi Imamah Syiah Iran di Indonesia yang dilakukan secara legal, dan sekaligus sebagai basis dukungan terhadap gerakan-gerakan anti Syiah,” tegas Dr. Abdul Chair.

Untuk kepentingan itulah, kata Dr. Abdul Chair, mereka (orang-orang Syiah) memanfaatkan jalur lembaga pendidikan dan dukungan para tokoh, cendekiawan termasuk pemerintah.

Sementara itu, pengembangan studi al-Qur’an dan Hadith dalam kaitannya dengan peningkatan intelektual mahasiswa serta dosen, termasuk pertukaran pelajar dan publikasi bersama, menurut Dr. Abdul Chair jelas akan memberikan keuntungan geopolitik bagi Syiah Iran dalam rangka mempertahankan ruang hidup ajaran Syiah, untuk kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan awam untuk mempelajari teologi Syiah.

“Kita ketahui bahwa Syiah masuk ke Indonesia melalui pendekatan teologi,” ujar Dr. Abdul Chair.

Namun, sambung Dr. Abdul Chair, tujuan akhirnya adalah mengembangkan ideologi Imamah Syiah Iran dalam rangka menunggu hadirnya Imam Mahdi versi Syiah. Selama masa ghaibnya Imam Mahdi, maka lanjutnya, semua penganut Syiah tunduk dan patuh kepada Rahbar pemimpin besar Syiah Iran yang sekarang dijabat oleh Ali Khamenei.*


Soal Kerjasama UIN Jakarta-Iran, Pakar: Iran Lakukan Proyek Syiahisasi dan Iranisasi di Indonesia

Syiah dan Iran ibarat dua sisi dari mata uang yang sama, sejarah Syiah dalam banyak kasus telah menimbulkan konflik dan bahkan mampu mengambil alih pemerintahan.

Hidayatullah.com- Anggota Komisi Hukum dan Per-Undang-Undangan MUI Pusat, DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM mengatakan dampak yang ditimbulkan dari kerjasama antara Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dengan University and Reserch Institut for Qur’an and Hadith Iran (UAR) adalah semakin banyaknya kaum muda Indonesia yang tidak mengerti apa dan bagaimana Syiah yang sebenarnya.

“Mereka akan terperangkap pada pemikiran ideologi-politik Syiah Iran,” kata DR. Abdul Chair kepada hidayatullah.com, Jum’at (20/03/2015).

Sebagaimana dikutip laman UIN Online, Rabu (18/03/2015), Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan University and Reserch Institut for Qur’an and Hadith Iran (UAR) sepakat menandatangani naskah kerjasama di gedung Rektorat UIN Jakarta.

Perlu dicatat, ujar DR. Abdul Chair, kelembagaan Pojok-Pojok Iran (Iranian Corner, red) di berbagai kampus di Indonesia, justru banyak memasarkan ‘Revolusi Imam Husein ra’ dan ‘Revolusi Khomeini’ yang dijadikan jargon perjuangan Islam.

Dengan hadirnya kelembagaan resmi Iran tersebut, kata Abdul Chair, akan semakin menumbuhkembangkan semangat kaum muda untuk mengikuti pemikiran ideologi-politik Syiah Iran.

“Semua itu diarahkan untuk membentuk pemikiran yang mengarah kepada konsep Wilayatul Faqih sebagai pemegang kekuasaan Islam sedunia (lihat: Pasal 5 UUD Republik Iran, red),” ungkap DR. Abdul Chair.

Kondisi yang demikian, menurut Abdul Chair tentu akan merugikan bahkan mengancam keberadaan dan keberlangsungan ideologi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika karena ideologi Imamah Syiah Iran tidak dapat dipertemukan dengan ideologi manapun, termasuk Pancasila.

Selain itu, masih menurut Abdul Chair, ada kepentingan terselubung di balik kerjasama tersebut yaitu terkait dengan proyek Syiahisasi dan Iranisasi di Indonesia.

“Syiahisasi menunjuk terciptanya eksodus dari Ahlus sunnah menjadi Syiah, minimal menjadikan Syiah Relasional (kaum Ahlus Sunnah yang memberikan dukungan kepada Syiah dan Iran yang berdasarkan prinsip simbiosis mutualistic, red),” papar Abdul Chair.

Sedangkan ‘Iranisasi’, sambung Abdul Chair, menunjuk kepada terciptanya rasa, paham dan semangat Parsia yaitu suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan nasionalisme Indonesia. Cara pandang (Wawasan Nusantara, red) akan bergeser ke Iran yang notabene adalah Parsia.

“Cara pandang ini akan melahirkan pemikiran dan sikap yang mendukung kebijakan politik dan hukum sang Rahbar,” pungkas Abdul Chair.

Karena itu menurut pria yang disertasinya membahas hubungan Syiah dan ketahanan nasional ini menuturkan pemerintah melalui kementerian terkait, seyogyanya harus mengawasi arus ekspansi ideologi imamah yang dilakukan Syiah Iran di Indonesia. [baca: Political Will Pemerintah Diperlukan Batasi Kerjasama Dengan Iran]

“Syiah dan Iran ibarat dua sisi dari mata uang yang sama, sejarah Syiah dalam banyak kasus telah menimbulkan konflik dan bahkan mampu mengambil alih pemerintahan, sebagaimana yang terjadi di Libanon dan Yaman,” ungkap DR. Abdul Chair kepada hidayatullah.com.*


MUI Jabar Desak MUI Pusat Tak Ragu Kelurkan Fatwa Kesesatan Syiah

Jika ada ketegasan pemerintah soal gerakan Syiah, potensi perpecahan dan konflik dapat dicegah sedini mungkin.

Hidayatullah.com—Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat tak menyalahkan ada anggapan gerakan Syiah menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini bisa mencontoh dari beberapa tragedi kemanusiaan yang berujung pada perebutan kekuasaa seperti yang terjadi Iraq, Suriah dan juga di Yaman. Sebab menurutnya, itu terjadi karena dalam ideologi Syiah ada faham Al Wilayah dan Imamah yang berpotensi mengambil alih kekuasaan yang sah.

Pernyataan ini disampaikan Sekum MUI Jabar, Drs.Rafani Achyar saat menerima puluhan orang yang mewakili Ormas Islam Jabar yang tergabung dalam gerakan Pembela Ahlus Sunnah (PAS) di kantornya, Kamis, (19/3/2015).

Lebih lanjut Rafani menjelaskan gerakan Syiah terhadap keutuhan NKRI ini semakin terasa dan mengemuka dengan berbagai bentuknya.

Ia menambahkan kejadian yang tengah berlangsung di jazirah Arab tersebut sedikit banyak akan menjadi inspirasi dalam memaikan gerakannya di Indonesia.

Mereka ingin menguasai negara dan mereka juga hendak mengimpor ke sini,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya sangat mendukung upaya ormas Islam khususnya yang tergabung dalam PAS yang ingin membendung gerakan Syiah di tanah air.

Dirinya pun menegaskan, gerakan syiah yang direkomendasi tahun 1984 agar diwaspadai kini mulai meresahkan umat,bangsa dan negara.

MUI sendiri menurutnya sebagai tanzih al harakah ( wadah koordinasi harakah) senatiasa terbuka dan siap bersama dalam membentengi akidah umat dari menyimpang ajaran maupun aliran sesat, termasuk Syiah.

Tidak salah analisis MUI dulu. Sekarang kejadian sehingga cocok untuk jadi fatwa (kesesatan Syiah, red). Kita awali dengan menerbitkan buku ini,” ungkapnya sambil menunjukan buku “Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah” terbitan MUI Pusat.

Untuk itu pihaknya tengah menyiapkan langkah dan upaya dalam rangka menyadarkan pemerintah akan bahaya gerakan Syiah terhadap keutuhan NKRI. Ia meyakini jika ada ketegasan pemerintah soal gerakan Syiah ini potensi perpecahan tersebut dapat dicegah sedini mungkin.

Sementara itu Roinul Balad selaku Koordinator PAS menjelaskan bahwa sudah banyak bukti kesesatan Syiah khususnya gerakannya di wilayah Jabar dan sangat meresahkan. Ia mencontohkan beberapa daerah yang sinyalir menjadi “kawasan” Syiah dimana ada sekolah atau yayasan yang alifiasi ke ormas Syiah (Ijabi atau ABI) mengaku resah.

Biasanya keresahan meningkat saat jelang ada acara-acara ritual Syiah. Mereka tidak mau dianggap sebagai pendukung namun melapor juga tidak ada keberanian,” jelasnya.

Roin juga mengaku banyak mendapat laporan gerakan Syiah suka mengadu domba sesame umat Islam dengan melemparkan isu wahabi dan salafi ditengah jamaah Ahlus Sunnah. Selain itu, sambungnya, kelompok Syiah juga suka menyebarkan isu bahwa orang atau kelompok yang anti perbedaan, kerap menolak pendirian tempat ibadat dan sebagainya sebagai kelompok anti NKRI dengan alas an tidak menghargai perbedaan dan mengesampingkan sikap toleransi.

Karenanya,kami berharapkan MUI pusat jangan ragu untuk segera mengeluarkan fatwa Syiah sesat. PAS sendiri yang merupakan Gabungan 39 Ormas Islam Jabar menyatakan dukungannya kepada MUI Jabar dalam membentengi akidah umat, khususnya dari pengaruh akidah sesat khususnya Syiah,” ungkasnya.*

Seluruh Negara Arab dan Teluk Akan Jatuh ke Syi'ah?

BAGDAD (voa-islam.com) - Selama bertahun-tahun, seorang tokoh terkemuka di sebuah negara Teluk telah mengajukan berbagai saran dan analisa kepada para pemimpin Dunia Arab, khususnya para pemimpin Teluk untuk menyelamatkan Irak dan Yaman agar tidak jatuh ke tangan Iran.

Tapi, hari ini, kita melihat Suriah, Lebanon, Irak, Bahrain, dan Yaman yang menjadi ‘jantung’ (heartland) Arab sudah di bawah kekuasaan dan kendali Iran. Ini tidak berlebihan. Banyak bukti faktual yang mendukung kesimpulan itu. Seorang tokoh terkemuka Iran telah benar-benar mengakui klaim itu. Namun, ambisi mereka tidak berhenti di situ, dan akan terus menggulung seluruh kekuasaan di dunia Arab.

Awal bulan ini, mantan kepala intelijen Iran dan penasihat saat ini ke Presiden Rouhani yang menangani Urusan Etnis Minoritas dan Agama, Ali Younesi, mengatakan dalam forum diskusi publik: "Semua negara Timur Tengah sudah dalam genggaman Iran...", cetusnya.

Puluhan tahun yang lalu, situasi yang ada seperti sekarang ini, mungkin hanya sebagai angan-angan yang menggelikan, dan ada sedikit ditertawakan. Tapi, sekarang Syi’ah Houthi yang didukung Iran telah berhasil mengambil alih sebagian besar Yaman. Tehran tidak hanya secara terbuka melakukan jembatan ‘udara’ menerbangkan senjata dalam skala sangat besar, dan bahkan Houthi telah memiliki pesawat jet bom tempur yang sudah digunakan menggebom Aden.

Rezim Syi’ah di Teheran telah berjanji memasok minyak satu tahun ke ‘proxy’ Yaman, yaitu Houthi, dan membantu membangun pembangkit listrik. Yaman sekarang merupakan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas di negara Arab Saudi.

Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Iran - bersama-sama dengan pejuang Hizbullah yang berjuang mempertahankan rezim Syi’ah Suriah Bashar al-Assad memerangi kelompok oposisi-oposisi yang sudah berantakan, dan sudah mulai meninggalkan Suriah menuju ladang baru yaitu ke Irak menghadapi ISIS.

Teheran terus meluaskan ekspansi idelogisnya (Syi’ah) ke seluruh kawasan Timur Tengah, dan dengan dukungan pasukan ‘Garda Revolusi’, dan tidak akan pernah berhenti sampai seluruh Timur Tengah dan Dunia Arab menancapkan bendera ‘Syi’ah’, di bawah bendera Republik Islam Iran yang berwarna merah, putih dan hijau. Sungguh ini sangat ironi. Mirip kembali seperti di zaman awal Islam.

Jenderal Qassem Sulaeman yang menjadi Komandan Garda Revolusi Iran berada di garis depan negara Irak, besama Angkatan Darat Irak, milisi Syiah Irak, dan mendadpatkan dukungan dari Koalisi yang dipimpin AS terus melakukan perang membebaskan provinsi yang mayoritas Sunni yaitu Anbar dari ISIS. Dengan dramatisasi tentang ‘teroris’ ISIS, kekuatan Syi’ah mendapatkan dukungan internasional. Inilah bencana bagi dunia Islam.

Salah satu pemimpin paramiliter Irak, Hadi Al-Amari, di antara mereka yang berjuang untuk memembebaskan wilayah Tikrit yang menjadi kampung halaman Saddam Husien, mengatakan kepada CNN, dia menyatakan bangga kepada dunia bahwa "kita memiliki penasihat Iran". Jangan membayangkan para 'penasihat' Iran - atau pasukan Iran - akan segera meninggalkan Irak, sesudah dapat mengalahkan ISIS. Mereka akan terus bercokol dan menguasai negara Irak. Irak akan menjadi bagian dari rezim Syi’ah di Iran.

Ayatullah Ali Younesi mengatakan: “Saat ini Irak tidak hanya benteng peradaban, tapi juga identitas. budaya dan modal kita, dan sekarang ini seperti di masa lalu... Geografi Iran dan Irak tidak dapat dibagi oleh siapapun", tegasnya.

Ali Larijani, Penasihat Keamanan Nasional Iran, mengakui pasukan Iran akan bersama-sama membebaskan tanah yang hilang, yaitu Irak. Mereka akan berjuang dengan segala kekuatan yang mereka miliki untuk mencaplok Irak.

Dengan jatuhnya Irak ke tangan Syi’ah Iran, maka kekuasaan Syi’ah membentang mulai dari Lebanon, Suriah, Irak, Iran, Banrain, dan Yaman. Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab, hanya menunggu hari jatuh ke tangan Syi’ah.

Wallahu’alam. - See more at: http://www.voa-islam.com/read/opini/2015/03/20/35995/seluruh-negaranegara-arab-dan-teluk-akan-jatuh-ke-syiah/

21.3.15

Mantan Direktur CIA David Petraeus: Perang Sunni-Syi'ah Mengancam Seluruh Timur Tengah

JAKARTA (voa-islam.com) - Mantan Direktur CIA Jenderal David Petraeus, yang pernah memimpin pasukan AS dalam perang Irak, tahun 2007-2008, mengatakan bahwa Iran dan milisi Syiah menimbulkan masalah mendasar dan "paling pokok”, dan ancaman strategis bagi stabilitas Irak, dan bukan ISIS, tegasnya.

"Saya berpendapat bahwa ancaman utama bagi stabilitas jangka panjang Irak dan keseimbangan regional yang lebih luas bukan ISIS. Tapi, milisi Syiah yang didukung oleh Iran”, tegas Petraeus kepada Washington Post, selama dia kunjungannya ke Irak utara, Jum'at, 20/3/2015.

Dia mengatakan sementara ini milisi Syiah membantu menghentikan serangan ISIS 'terhadap Baghdad, dan mereka bertanggung jawab atas "kekejaman dan pembantian" terhadap warga sipil Sunni, dan kemudian muncul menjadi kekuatan dominan di Irak, tambah Petraeus.

"Milisi ini keluar ke jalan-jalan Irak , saat menanggapi fatwa oleh pemimpin Syiah Ayatollah Sistani, pada saat bahaya dan ancaman ISIS. Mereka mencegah ISIS melanjutkan ofensif ke Baghdad. Meskipun demikian, mereka dalam beberapa kasus telah melakukan pembersihkan tidak hanya kelompok ISIS, tetapi juga warga Sunni. Mereka melakukan kekejaman tanpa batas terhadap kaum Sunni, "kata Petraeus.

"Jangka panjang, milisi Syiah yang didukung Iran bisa muncul sebagai kekuatan terkemuka di Irak, salah satu kekuatan yang berada di luar kendali pemerintah Irak, dan sebaliknya milisi Syi’ah di Irak langsung dibawah kendali oleh Teheran," tambahnya.

Petraeus mengatakan pengaruh Iran yang meningkat di Irak, dan bertujuan ingin mencaplok negara itu, dan sebagai indikasi Iran mengirim Komandan Garda Revolusi Iran (IRGC) Jenderal Qassem Suleimani dalam perang melawan ISIS. Petraeus menggarisbawahi "kenyataan yang sangat penting. Rezim Iran saat ini tidak menjadi sekutu kami di Timur Tengah”, ungkapnya.

Secara luas AS dalam perang Irak bertujuan ingin membersihkan al-Qaeda dari daerah Sunni Irak pada tahun 2006, dan Petraeus mengatakan bahwa bantuan Iran dalam melawan ISIS, Teheran "akhirnya menjadi bagian dari masalah, bukan solusi”, tegasnya.

Semakin Iran terlihat untuk mendominasi wilayah Irak, semakin akan mengobarkan radikalisme Sunni, dan menjadi bahan bakar munculnya kelompok-kelompok seperti ISIS. Sementara AS dan Iran mungkin memiliki kepentingan yang sama ingin mengalahkan ISIS, namun kepentingan antara AS dengan Iran berbeda, yaitu ingin menguasai dan mencaplok Irak.

Petraeus mengatakan: “Kekuasaan Iran di Timur Tengah akan menimbulkan konflik dan perang baru di seluruh Timur Tengah dan dunia Arab. Hal ini terutama timbul masalah baru, yaitu ketika Iran memerangi sekutu-sekutu kita. Tetapi juga berbahaya karena, semakin dirasakan, semakin memicu reaksi yang juga berbahaya bagi kepentingan kita . Lahirnya radikalisme Sunni, dan jika kita tidak hati-hati, prospek proliferasi (pengurangan program) nuklir juga terancam".

Petraeaus menambahkan bahwa pada musim semi tahun 2008, Jenderal Qassem Suleimani menjelaskan kepadanya bahwa dia bertanggung jawab atas kebijakan Iran mengenai Irak, Suriah, Lebanon, dan Afghanistan.

"Di tengah pertarungan yang sangat sengit, saya menerima kabar dari seorang pejabat yang sangat senior Irak bahwa Jenderal Qassem Sulaimani telah memberinya pesan untuk saya"

Ketika saya bertemu dengan pejabat senior Irak , ia menyampaikan pesan: “Jenderal Petraeus, Anda harus menyadari bahwa saya (Jenderal Qassem Suleimani), mengontrol kebijakan Iran untuk Irak, Suriah, Lebanon, dan Afghanistan.

Intinya sangat jelas, Jenderal Sulaimani memiliki kebijakan terhadap wilayah Irak, dan saya harus berurusan dengan dia. Ketika bicara Irak saya bertanya apa yang saya ingin sampaikan kembali, saya menyuruhnya untuk memberitahu Suleimani bahwa dia bisa 'pound pasir'”, ujar Petraeus.

Petraeus telah menyinggung Jenderal Qassem Sulaimani yang memimpin kelompok-kelompok milisi Syiah, dia bertanggung jawab atas “pembunuhan besar-besaran warga Sunni dan melukai puluhan ribu tentara koalisi Amerika dan pasukan Irak, sehingga akan wajar baginya untuk mengucapkan hal-hal paling serius kepada Jenderal Qassem Sulaimaniya, ungkap Petraeus kepada Washington Post.

Mantan penasihat AS di Irak Khedery mengatakan kepada Al Arabiya News bulan lalu, di mana sebelumnya, pemerintahan Obama memang sengaja menutup mata terhadap kejahatan dan kekejian milisi Syiah di Irak . Tapi sekarang dengan bukti baru dari organisasi hak asasi manusia dan dengan kesaksian Petraeus, "Obama sekarang harus menjelaskan apa kebijakannya yang harus di bangun dari bukti baru yang terungkap," kata Khedery Jumat, 20/3/2015.

David Mack, mantan duta besar AS dan thin-thank di Institut Timur Tengah yang berbasis di Washington mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi - adalah bagian baik secara politik dan ideologis dengan Iran. Al-Abadi bagian dari rezim Syi’ah Iran, dan mendapatkan dukungan dari milisi Syiah – dan dengan mengontrol milisi-milisi Syi’ah dan pasukan regular Irak, dipastikan akana menjadi ancaman perang di seluruh kawasan Timur Tengah dan Arab.

Perang baru di seluruh kawasan Timur Tengah dan Dunia Arab, perang antara Sunni – Syi’ah, karena Syi’ah yang dikendalikan oleh Teheran terus melakukan ekspansi territorial ke Timur Tengah dan Dunia Arab, dan mengubah ideology (aqidah) penduduk kawasan dari Sunni ke Syi’ah dengan senjata. Syi’ah tidak segan-segan menumpahkan darah dengan senjata. Seperti yang terjadi di Lebanon, Suirah, Irak, dan Yaman.

Wallahu’alam. - See more at: http://www.voa-islam.com/read/opini/2015/03/21/36011/mantan-direktur-cia-david-petraeus-perang-sunnisyiah-mengancam-seluruh-timur-tengah/

20.3.15

Populer di Inggris dan Norwegia, Nama Muhammad Malah Dicekal Autogate Bandara Soetta

Beberapa waktu lalu tersiar kabar jika Nama “Muhammad dan variannya seperti “Mohammed” menjadi nama paling populer yang diberikan kepada bayi-bayi yang baru lahir di Inggris. Kini, nama Muhammad kembali menjadi nama populer di Oslo, Norwegia, Demikian laporan Biro Statistik Norwegia (SSB).

“Ini sangat menarik,” kata Jorgen Ouren, Juru Bicara SSB, seperti dilansir The Local, Ahad (31/8).

Dari hasil survei diketahui, 4.801 anak laki-laki Norwegia memilih nama Muhammad atau variasi nama Muhammad seperti Mohammed. Disusul Jan (4.667) dan Per (4.155). Laporan ini sekaligus untuk kali pertama menempatkan nama Muhammad diurutan teratas nama bayi terfavorit di negeri Skandinavia tersebut.

Populasi Muslim Norwegia diperkirakan mencapai 150.000 dari 4,5 juta penduduk negara itu. Sebagian besar dari mereka merupakan imigran asal Pakistan, Somalia, Irak dan Maroko.

Ironisnya, nama Muhammad sendiri terkena cekal di sistem autogate Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng. Petugas imigrasi sebelumnya mengatakan jika nama Muhammad dan Ali memang tidak bisa mendaftar di sistem autogate dan harus melewati pemeriksaan manual yang lebih ketat, namun hal ini disanggah oleh petugas lainnya dengan alasan yang macam-macam. (rz)

Wapres: Rekayasa, Video Anak-anak Dilatih ISIS

Kemungkinannya kecil ada anak-anak di bawah umur dilibatkan dalam peperangan, karena senjata yang diangkat berat.

Hidayatullah.com–Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, video anak-anak yang dilatih ISIS dan diunggah di situs di internet merupakan kampanye rekayasa sehingga gerakan tersebut harus dilawan dengan dakwah yang baik agar lebih efektif daripada cara-cara kekerasan.

Saya pikir ada yang merekayasa (video ISIS yang berisi pelatihan anak-anak untuk bertempur),” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Menurut Wapres, kemungkinannya kecil bila ada anak-anak di bawah umur dilibatkan dalam peperangan, antara lain karena senjata yang diangkat dalam perang saja adalah alat yang berat untuk diangkat oleh anak-anak.

Jusuf Kalla menekankan, pentingnya ada langkah antisipasi dan pencegahan yang baik karena ideologi yang diusung ISIS bisa terdapat di berbagai generasi, baik yang muda maupun yang tua.

Untuk itu, ujar dia, ideologi ISIS harus dilawan dengan diberikan dakwah dan penjelasan yang baik karena hal tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan kekerasan.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan pihaknya telah memblokir video ISIS yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

Removal oleh YouTube atas permintaan kami, untuk Asia Pasifik sudah dilakukan sejak kemarin pukul 13.00 WIB,” kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Meski begitu, bukan tidak mungkin konten itu telah tercopy dan disebarluaskan melalui situs lain sehingga ia meminta masyarakat untuk aktif mengadukan kepada Pemerintah melalui berbagai saluran. Salah satunya melalui email di alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id jika menemukan konten berbau terorisme.

Kalau memang ada ditemukan, segera laporkan akan kami tindak lanjuti,” katanya, disiarkan Antara.*

19.3.15

Biadab! Milisi Kristen Afrika Tengah Membantai dan Menghancurkan 436 Masjid

NEW YORK (voa-islam.com) - Laporan PBB menyatakan hampir semua masjid berjumlah 436 di Republik Afrika Tengah telah dihancurkan oleh milisi Kristen, ungkap Duta Besar AS untuk PBB, Selasa, 17/3/2015.

Menurut Duta Besar AS untuk PBB tindakan gila milisi Kristen menimbulkan kehancuran dan sangat "mengerikan", ujarnya.

Samantha Power berbicara kepada wartawan setelah Dewan Keamanan melakukan kunjungan ke Republik Afrika Tengah (CAR) yang diamuk perang dan pembersihan yang dilakukan oleh milisi Kristen terhadap Muslim di wilayah itu.

Samantha menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan tidak adanya jaminan keamanan bagi Muslim, terutama dari Uni Eropa dan pasukan Perancis yang sudah menarik keluar dari CAR, dan pasukan penjaga perdamaian PBB masih belum efektif. Sehingga, membuat milisi Kristen semakin leluasa membantai dan menghancurkan seluruh milik Muslim di wilayah itu.

Setidaknya 5.000 orang telah tewas sejak Republik Afrika Tengah meledak menjadi kekerasan antara Krisrten dan Muslim, dan belum pernah terjadi sebelumnya pada bulan Desember 2013. Hampir 1 juta penduduk CAR yang berpenduduk 4,5 juta telah mengungsi. Banyak dari mereka yang telah melarikan diri adalah Muslim.

Power mengatakan 417 masjid di negara itu telah hancur. Dia mengunjungi satu masjid yang tersisa lingkungan Muslim di ibukota, Bangui, dan menggambarkan penduduk sebagai "sangat ketakutan."

Beberapa wanita Muslim, takut meninggalkan rumahnya sambil mengenakan cadar mereka, memilih untuk melahirkan di rumah mereka, bukan rumah sakit, kata duta besar.

Pasukan penjaga perdamaian PBB, Perancis dan Uni Eropa telah mencoba untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh milisi Kristen, tapi hanya sedikit yang dilakukannya. Menurut Power mengatakan kekuatan pasukan Uni Eropa hanya sekitar 750 tentara, dan meninggalkan Republik Afrika Tengah selama akhir pekan, tak lama setelah kunjungan Dewan Keamanan.

Hampir satu juta dari Republik Afrika Tengah 4,5 juta penduduk telah mengungsi. "Itu tidak memadai pasukan Uni Eropa," katanya. Sementara itu, pasukan Prancis telah mengumumkan "penarikan seluruh pasukannya" pada akhir tahun ini. Perancis telah mengirim 2.000 tentara ke bekas koloninya.

Pasukan penjaga perdamaian PBB sekitar 80 persen dari kekuatan yang direncanakan sekitar 10.000, kata Power. Sekjen PBB bulan lalu meminta tambahan pasukan lebih 1.000 penjaga perdamaian, kata Power mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, tapi permintaan itu "sangat tidak diperhatikan", tambahnya.

Republik Afrika Tengah telah diguncang oleh konflik antara Kristen dan Muslim. Samantra Power mengatakan pasukan gabungan telah "menghindari dalam skenario terburuk," tetapi kelompok-kelompok bersenjata dari milisi Kristen telah menguasai negara, dan mereka memiliki senjata yang lengkap yang digunakan membantai Muslim di negeri Afrika itu

Duta besar AS menginginkan perlucutan senjata terhadap milisi Kristen, dan menjadi "prioritas besar", tegasnya. Uni Eropa sengaja membiarkan milisi Kristen dan sekutunya menghancurkan Muslim di wilayah itu. Milisi Kristen tak segan-segan menghacurkan seluruh masjid di Afrika Tengah, dan bahkan sekolah-sekolah pun ikut dibakar habis. Begitulah agama Kristen yang dikatakan agama 'kasih', sejatinya agama kaum penjahat. (dimas/aby/voa-islam.com)


Dubes AS untuk PBB: Hampir Semua Masjid di Afrika Tengah Dihancurkan

Kini tidak ada lagi tersisa umat Islam di Bangui kecuali 900 Muslim dari 100 ribu lebih umat Islam yang semula berada di kota tersebut

Hidayatullah.com— Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan hampir semua masjid yang berjumlah 436 hancur selama perang berbulan-bulan antara umat Kristen dan Islam di Republik Afrika Tengah (CAR).

“Ini kehanrcuran gila dan mengerikan,” demikian disampaikan Samantha Power, hari Selasa, 17 Maret 2015 sebagaimana dikutip Aljazeera.

Samantha Power menyampaikan keterangan tersebut di depan wartawan usai Dewan Keamanan PBB mengunjungi negeri itu pekan lalu.

Dia mengaku sangat prihatin dengan keadaan keamanan di sana terutama ketika pasukan Uni Eropa dan Prancis ditarik dari Republik Afrika Tengah, sementara pasukan perdamaian PBB belum tiba di sana.

Sedikitnya 5.000 orang tewas sejak Republik itu dilanda kecamuk perang berbau sektarian pada Desember 2013. Sekitar satu juta orang di negeri berpenduduk 4,5 juta jiwa itu telah mengungsi, sebagian besar adalah umat Muslim.

“417 masjid di negeri itu telah hancur,” ujarnya saat mengunjungi salah satu kawasan yang dihuni warga Muslim di Ibu Kotaq Bangui.

“Warga di sana tampak ketakutan,” ucapnya.

Aksi milisi Kristen Anti Balaka menghancurkan masjid-masjid
“Banyak wanita muslim ketakutan meninggalkan lingkungannya sembari mengenakan hijab. Mereka lebih memilih melahirkan di rumah daripada di rumah sakit,” kata Power.

Menurut Samantha Power, kondisi ini menjadi perhatian PBB dengan mengirimkan pasukan perdamaian dari Prancis dan Uni Eropa. Tentara PBB ini melakukan operasi militer untuk menurunkan tensi kekerasan. Namun demikian, kata Power, pasukan Uni Eropa yang berjumlah 750 orang itu akan meninggalkan Republik Afrika Tengah akhir pekan ini, sesaat setelah kunjungan Dewan Keamanan.

“Itu bakal menjadi masalah besar di sana,” katanya. Pasukan Prancis bakal ditarik dari negeri itu pada akhir 2015. Prancis mengirimkan 2.000 tentara ke negara bekas jajahannya.

Republik Afrika Tengah (CAR) mengejang pasca kelompok koalisi Muslim dipaksa meletakkan kekuasannya oleh kelompok pemberontak Kristen anti-Balaka. Namun belakangan kelompok Kristen Anti Balaka yang bersenjata melancarkan serangan terkoordinasi terhadap kebanyakan warga Muslim biasa dan masjid-masjid.

Ribuan orang yang diyakini telah tewas dan lebih dari satu juta lainnya terlantar dengan konflik selama ini.

Salah satu penampilang milisi Kristen Anti Balaka (AFP)
Data PBB bulan Maret 2014 menyebutkan, sebagian besar umat Islam telah meninggalkan Bangaui, Ibu Kota Afrika Tengah akibat kekerasan berdarah yang dilakukan oleh milisi Kristen.

Kabarnya, kini tidak ada lagi tersisa umat Islam di Bangui kecuali 900 Muslim dari 100 ribu lebih umat Islam yang semula berada di kota tersebut. [Baca: Dari 100 Ribu, kini hanya tersisa 900 Muslim di Bangui]

Pemerintah sementara di Bangui, yang didukung pasukan pemelihara perdamaian internasional saat ini mencoba untuk membuka jalan bagi pemilihan yang damai di negara itu.*